Policy regime and policy change: Comparing the phenomenon of local government before and after regional autonomy

Abstract

This research aims to evaluate the financial performance of four municipalities (Bengkulu City, Rejang Lebong Regency, South Bengkulu Regency, and North Bengkulu Regency) in Bengkulu Province, Indonesia. The study also identifies the contribution of several financial variables before and after the implementation of regional autonomy. Theoretically, regional autonomy enables these four municipalities to manage their Local Own-Source Revenue (LOSR or PAD - Pendapatan Asli Daerah) better because these municipalities now have to learn to manage their financial resources independently. However, the findings indicate that these four municipalities still exhibit a high financial dependency on the central government or the fiscal balance fund. Consequently, the contribution of LOSR to the total income is still low. Besides, the study finds that these four municipalities exhibit a sufficiently good efficiency ratio but a fluctuating LOSR growth ratio, especially in some municipalities before the proliferation of new municipalities. Further, the main variables of the degree of financial decentralization, local financial autonomy, efficiency, and LOSR growth do not exhibit significant differences between the pre- and post- regional autonomy implementation.

Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Program Pemutihan Pokok Tunggakan Serta Denda Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Bengkulu

“…Latar belakang masyarakat yang cukup beragam turut membuat pemerintah kewalahan untuk menarik pajak. Apabila wajib pajak ternyata tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran pajak pada saat jatuh tempo, akan terjadi piutang pajak tidak tertagih yang meningkat, sehingga berakibat pada pemberlakuan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Kamaludin & Usman, 2018;Ariani & Biettant, 2019).…”

Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

“…Penentuan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan merupakan manfaat dari derajat desentralisasi. Kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan desentralisasi meningkat seiring dengan kontribusi PAD (Kamaludin & Usman, 2018). Hasil penelitian ini sangat kurang dalam kinerjanya yang dilihat dari derajat desentralisasi tahun anggaran 2016-2020.…”

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Tingkat Inflasi terhadap Belanja Modal di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022

“…Pendapatan asli daerah dimaksudkan untuk memberikan kemampuan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan sumber daya daerah, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing daerah (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2023). PAD yang besar memungkinkan pemerintah daerah mengalokasikan dana belanja modal dengan hati-hati, sehingga memungkinkan mereka mengalokasikan sumber daya untuk infrastruktur dan proyek penting lainnya (Kamaludin & Usman, 2018). Fernandes et al ( 2021) ) dan Nadialista Kurniawan (2021) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal.…”