Polemik Warkopi vs. Warkop DKI: Apa yang Salah?

Abstract

Saat ini terjadinya suatu polemik antara Warkopi dengan Warkop DKI mengenai pelanggarannya suatu merek. Terjadi peniruan dari Wakopi terhadap Warkop DKI. Hal ini disebut pelanggaran karena Warkop DKI telah mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk membahas mengenai pengaturan terhadap merek di Indonesia dan mengetahui bentuk perlindungan merek bagi pemilik merek tersebut. Metode penelitian yang digunakan berupa yuridis normatif. Pengaturan terkait merek di Indonesia diatur secara jelas di Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang mencakup tentang pengertian merek itu sendiri, permohonan pendaftaran terhadap merek yang bisa didaftarkan serta jangka waktu perlindungan atas merek yang didaftarkan. Merek harus didaftarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan perlindungannya (sistem konstitutif). Bentuk perlindungan hukum atas hak merek terdiri atas dua yaitu perlindungan preventif dengan artian perlindungan sebelum terjadinya sengketa (pencegahan) dan perlindungan hukum represif dengan artian perlindungan hukum saat telah terjadinya sengketa dengan tujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku, dan menindak pelaku terhadap norma yang telah dilanggarnya.

Perlindungan Hukum terhadap Merek Warkop DKI

“…Namun demikian pelaksanaannya, tujuan dari undang-undang tersebut belum sesuai dengan harapannya seperti kasus yang akan penulis teliti yaitu, pada September 2021 kemunculan sebuah trio grup lawak yang menamai diri mereka "Warkopi", nama yang tidak asing seperti "Warkop DKI". Lembaga Warkop DKI sebagai pemilik sah dari merek Warkop DKI tentunya tidak terima, karena tidak ada itikad baik untuk meminta izin terlebih dahulu atas penggunaan nama yang mirip (Nertivia et al, 2022).…”