Pola kerjasama kepala desa dengan badan permusyawaratan desa dalam pembangunan desa

Abstract

Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program yang dijalankan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pembangunan desa akan dirancang pada musyawarah pembangunan desa antara Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta tokoh masyarakat. Kendala yang dihadapi oleh mitra adalah persoalan tentang bagaimana pola kerjasama yang seharusnya terjalin antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pembangunan desa. Pemerintahan Desa dalam hal ini Desa Petajen Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat untuk merancang pembangunan desa. Berdasarkan permasalahan mitra tersebut maka metode yang digunakan dalam pengabdian ini yaitu dengan melakukan penyuluhan, serta melakukan monitoring evaluasi terhadap mitra pengabdian yaitu Desa Petajen. Dari hasil evaluasi yang dilakukan ditemukan pesoalan mitra yaitu kurangnya pengetahuan antara Kepala Desa dengan Badan permusyawaratan Desa dalam hal pembangunan desa. Temuan lain juga menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan aparatur desa dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah serta tidak adanya bimbingan teknis yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam meningkatkan pembangunan desa. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pendampingan lebih lanjut dalam peningkatan kemampuan kerjasama antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk meningkatkan pembangunan desa.

Implementation Analysis of the Village Council Function in Donowarih Village Administration, Malang Regency

“…While other findings have similarities with previous findings, Zarkasi & Dimasrizal (2019), which discussed the pattern of cooperation between the village head and the BPD, found that the village head and the BPD did not have adequate knowledge in terms of village development. This is caused by the lack of technical guidance provided by the regional government to the BPD.…”

“…(Purnamasari, 2019). In the administration of village government, there is a causal relationship with the birth of village autonomy which gives authority to the village to ensure development and development in the village (Zarkasi & Dimasrizal, 2019).…”