Pola Kebijakan Pertambangan Dalam Penyusunan Program Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Sumatera Selatan Berdasarkan Multidimensional Scaling

Abstract

Industri pertambangan wajib memberikan kontribusi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama komunitas lokal di sekitar wilayah operasi dan membantu terciptanya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, salah satunya dengan melaksanakan kewajiban Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Namun pada kenyataannya, program PPM tidak berjalan maksimal dikarenakan program yang dibuat tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk merencanakan program PPM yang sesuai dengan kondisi wilayah di tiap kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Data yang digunakan adalah data tiap kabupaten di Sumatera Selatan dari tahun 2019 sampai 2021 berupa data aspek pertambangan, ekonomi dan sosial yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas ESDM Provinsi Sumsel. Data aspek teknis pertambangan yaitu jumlah IUP, Realisasi Rencana Reklamasi (RR), jumlah pelaporan RR, Realisasi Rencana Pascatambang (RPT), jumlah pelaporan RPT, jumlah pelaporan PPM, dan total realisasi PPM. Data aspek ekonomi yaitu data Pendapatan Perkapita, PDRB, PDRB Sektor Pertambangan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan persentase penduduk miskin. Data aspek sosial yaitu pendidikan, kesehatan, kriminalitas, perumahan, dan agama. Data tersebut akan dianalisis menggunakan analisis multidimensional scaling. Dari hasil analisis, didapatkan 10 (sepuluh) kelompok wilayah berdasarkan karakteristik masing-masing, sehingga dihasilkan 10 (sepuluh) pola kebijakan dalam menunjang perencanaan program PPM agar tepat guna dan tepat sasaran di Sumatera Selatan.