Persepsi Generasi Milenial Terhadap Platform Peer-To-Peer Lending Berdasarkan Karakteristik Demografi

Abstract

Peer-To-Peer (P2P) lending merupakan salah satu bentuk inovasi layanan keuangan yang sedang berkembang di Indonesia. Selain memberikan solusi kepada peminjam yang memiliki keterbatasan akses keuangan formal, P2P lending juga berperan sebagai alternatif investasi dalam bentuk pembiayaan. Saat ini, generasi milenial merupakan komunitas usia produktif yang diharapkan sudah mandiri secara finansial. Penelitian ini bertujuan menganalisis persepsi milenial mengenai P2P lending dengan mempertimbangkan hubungan serta perbedaan persepsi berdasarkan karakteristik demografi. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara non-probability sampling dan didapatkan 254 responden. Terdapat delapan indikator berdasarkan perceived reputation, perceived structural assurance, perceived information quality, dan perceived risk pada platform P2P lending yang menjadi perhatian untuk ditingkatkan. Selain itu, jenis kelamin, usia, pekerjaan, penghasilan memiliki hubungan dengan tujuh indikator, sedangkan pendidikan tidak memiliki hubungan. Sementara itu, jenis kelamin, pendidikan, dan penghasilan responden memiliki perbedaan persepsi yang signifikan terhadap tiga indikator. Implikasi manajerial yang dapat dilakukan oleh penyelenggara diantaranya meningkatkan layanan, menyediakan laporan berkala tentang penggunaan dana yang sudah diinvestasikan, menginformasikan secara jelas bagaimana informasi privasi calon investor akan digunakan, melakukan kerja sama dengan bank kustodian untuk meningkatkan perlindungan dana investasi, dan mempertimbangkan karakteristik demografi generasi milenial sebagai acuan untuk meningkatkan persepsi menggunakan platform P2P lending.

Perlindungan Hukum bagi Pemberi Pijaman (Lender) dalam Penyelenggaraan Financial Technology

“…Saat ini telah berkembang pula P2PL untuk pinjaman pendidikan dikarenakan tunjangan pendidikan yang tinggi saat mulai menempuh ke pendidikan yang lebih tinggi (Poeteri et al, 2021). Berbeda dengan pendidikan sekolah dasar dan menengah yang mayoritas biayanya ditanggung oleh pemerintah, biaya pendidikan perguruan tinggi menjadi urusan masing-masing perguruan tinggi dan mahasiswanya.…”