Persepsi dan Partisipasi Petani terhadap Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dengan Minat Bertani

Abstract

Pelaksanaan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia didasari untuk memberikan jaminan terhadap risiko ketidakpastian atau kerugian gagal panen. Petani sebagai peserta asuransi mendapatkan bantuan premi apabila mengalami risiko, namun relatif sedikit petani yang mengikuti dan di beberapa wilayah hanya mencapai 12,87%. Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran sosial-ekonomi petani, persepsi dan partisipasi petani terhadap program AUTP dan hubungannya dengan minat bertani (kasus: Petani di Kabupaten Lebak Provinsi Banten). Jenis penelitian ini adalah survei pada pendekatan deskriptif kuantitatif. Objek dan lokasi ditentukan secara purposive terhadap petani padi yang berlokasi di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Penentuan jumlah sampel dengan rumus slovin dan teknik pengambilan sampel proportional random sampling sebanyak 105 responden yang tersebar di kelompok tani Peujeuh Mandiri, Sari Asih, Tani Makmur dan Surya Tani. Analisis data menggunakan deskriptif tabulasi dan statistik chi-square untuk melihat hubungan antar variabel dengan ketentuan data ordinal. Hasil temuan menjelaskan karakteristik responden mayoritas tingkat pendidikan rendah, berusia tua, memiliki lahan garapan sempit, kurang kesadaran mengikuti sosialisasi, tingkat persepsi dan partisipasi petani terhadap program AUTP rendah. Variabel tingkat persepsi dan partisipasi terhadap program AUTP berhubungan signifikan dengan minat bertani, di mana peningkatan minat bertani berbanding lurus dengan tingkat persepsi dan partisipasi dalam program AUTP.

Ekonomi Politik Program Nasional Kedaulatan Pangan: Studi Kasus Anomali Implementasi Kebijakan Swasembada Beras (2014-2020)

“…Perusahaan ini bekerja sama dengan oknum Kementerian Perdagangan untuk mendapatkan ijin operasional mereka dalam mekanisme distribusi beras; 4) Pemberian ijin oleh oknum Kementerian Perdagangan kepada Perusahaan distribusi pupuk yang masuk dalam daftar hitam untuk menangani distribusi pupuk subsidi. 24,25 Dari beberapa kasus di atas, terlihat bahwa kontek implementasi kebijakan swasembada beras, pihak pelaku bisnis (kapitalis) tidak sepenuhnya dikendalikan oleh negara seperti kemukakan oleh Robison (1998).…”