Permasalahan Hukum Baru Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Kota Palu)

Abstract

Permasalahan pembebasan tanah untuk kepentingan publik senantiasa menimbulkan polemik. Disatu sisi, negara menjamin kepemilikan sah individu atas tanah sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dan UUPA, disisi lain pelaksana kekuasaan negara, yakni pemerintah, berkewajiban menjalankan agenda pembangunan infrastruktur fisik yang kerap kali harus mengorbankan nilai kepentingan individu. Hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Kepentingan umum, yang dijabarkan dari fungsi sosial tanah, tidak kalah pentingnya dengan kepentingan individu pemilik yang dijabarkan dari fungsi tanah. Dalam artian, pada saat dibutuhkan demi kepentingan umum, kepentingan individu bisa dikompromikan, bahkan dikalahkan, dan hak milik atas tanah harus dilepaskan. Setiap kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan selalu memicu rasa tidak puas, disamping tidak berdaya, masyarakat yang hak atas tanahnya terkena dalam proyek pembangunan tersebut. Penelitian ini bersifat tinjauan empiris yaitu penelitian yang diperoleh dari pengalaman, pengamatan berdasarkan data-data dilapangan dan informasi yang diperoleh dari wawancara langsung kepada berbagai narasumber dan instansi terkait penelitian ini.