Perluasan Dan Pemerataan Akses Pendidikan Di Kabupaten Sorong

Abstract

Ditjen Pendidikan Islam mengarahkan kebijakan perluasan dan pemerataan Akses Pendidikan 2004-
 2009 pada upaya perluasan daya tampung satuan Pendidikan Islam dengan mengacu kepada skala
 prioritas nasional dengan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta didik dari berbagai
 golongan masyarakat yang berbeda. Tujuan penelitian untuk mengatahui tingkat implementasi
 kebijakan Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sorong dan
 peningkatan daya tampung madarasah setelah impelementasi kebijakan tersebut. Hasil penelitian ini
 menemukan bahwa satuan pendidikan agama Islam telah tersentuh program perluasan dan pemerataan
 akses pendidikan agama Islam, namun tingkat ketersentuhan itu tampak belum menyeluruh, demikian
 halnya pada kebijakan peningkatan kesejahteraan guru dan bantuan beasiswa bagi siswa. Penentuan
 satuan pendidikan yang menjadi sasaran program perluasan dan pemerataan akses pendidikan agama
 yang mempertimbangkan secara proporsional antara satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan
 agama.

Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak Desa Twi Mentibar Menuju Desa Sadar Hukum

“…Griadhi (2019) menyatakan bahwa pengaturan mengenai hak-hak dasar serta hak konstitusional termasuk akses pendidikan. Hal tersebut menurutBadruzzaman (2016) juga dinyatakan secara eksplisit diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945. Landasan konstitusi juga mengatur tentang hak-hak anak untuk tumbuh dengan baik(Burhayan, 2021).…”