Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Terindikasi Tindak Pidana Pembuatan Akta Otentik

Abstract

AbstrakArtikel ini akan mendeskripsikan bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris yang terindikasi tindak pidana sehubungan dengan akta otentik yang dibuatnya. Penuntut umum dan hakim pada umumnya menerapkan pasalpasal tertentu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) untuk menyeret notaris ke dalam perkara pidana karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) sama sekali tidak memuat konsep dan sistem pertanggungjawaban pidana notaris.Jabatan notaris adalah jabatan publik karena notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Notaris menjalankan tugas negara dan akta yang dibuatnya, yaitu minuta (asli akta), merupakan dokumen negara. Di Indonesia, notaris disebut sebagai Pejabat Umum karena diangkat dan diberhentikan oleh kekuasaan umum (pemerintah) dan diberi wewenang serta kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu, dan oleh karena itu ia ikut melaksanakan kewibawaan pemerintah. kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selaku