Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam E-Commerce Sebagai Akibat Dari Globalisasi Ekonomi.

Hanim, Lathifah

doi:10.26532/jph.v1i2.1476

Cited by 15 publications

(13 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Furthermore, the examinations in the context of firms show that e-commerce can expand effectiveness. Hanim (2014) focused on information sources and the advancement of e-commerce and economic development, which announces that online business expanded benefits for firms and prompted the improvement of countries. Their discoveries showed that e-commerce was significant in reconciling the economic development framework.…”

Section: Literature Reviewmentioning

confidence: 99%

Approaches Toward Building the Digital Enterprise and Sustainable Economic Development: The Moderating Role of Sustainability

Pei

2022

Front. Psychol.

View full text Add to dashboard Cite

Achieving enduring economic development is the biggest challenge of today’s humanity. However, at present, there is a consensus that the digital economy plays a significant role in achieving sustainable economic development. The advancement of the digital enterprise is critical for obtaining socioeconomic stability and growth. In explanation, this study focuses on gaining economic progression through deploying the modern concept of digitalization. The study analyzes the mediating relationship of digital enterprise among e-commerce, digitalization, and digital marketing and their effect on China’s economic development while considering sustainability as a moderating variable. The study has used primary data collection techniques, and the study sample size is 400 respondents. The research has used SmartPLS software to measure the relationship through bootstrapping and algorithms. The study has found significant positive mediation of digital enterprise and moderation of sustainability between digital enterprise and economic development. This study suggests the theoretical and practical implications toward political stability, policymakers, and researcher perspective.

show abstract

Section: Literature Reviewmentioning

confidence: 99%

Approaches Toward Building the Digital Enterprise and Sustainable Economic Development: The Moderating Role of Sustainability

Pei

2022

Front. Psychol.

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Panel ini akan menentukan situs yang dianggap negative dengan kategori ;panel terorisme, panel pornografi, panel hak kekayaan intelektual dan panel penipuan. (Hanim, 2014) Mengenai pasal 1 Ayat 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan pelaku usaha merupakan setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Dalam pasal tersebut memiliki celah dimana batasan kepada pelaku usaha yang melaksanakan segala kegiatan usaha di hanya pada wilayah hukum NKRI, dengan definsi tersebut maka dapat digunakan oleh perusahaan yang juga melakukan kegiatan usaha di luar wilayah NKRI.…”

Section: Penerapan Net Neutrality DI Indonesiaunclassified

Implementasi net neutrality di indonesia ditinjau dari undang-undang ite

Pamungkas

2021

JKP

View full text Add to dashboard Cite

The problem of net neutrality has become a debate in many countries where the regulation on the net neutrality policy confirms that internet providers or Internet Service Providers (ISPs) are not allowed to make distinctions or be discriminatory in the selection of internet applications or content to be used by consumers or users. The purpose of this research is to analyze the application of network neutrality from the perspective of Indonesian law which specifically examines critically the applicable Information and Electronic Transactions Law. This research method is descriptive qualitative. The results show that the implementation of Net Neutrality in terms of the Information and Electronic Transactions Law is still not optimal because there are still network restrictions that are applied to certain Internet Network Providers. The results also show that there is a need for amendments to the ITE Law related to the enforcement of legal protection with the principle of forming a prohibition against the actions of Internet Service Provider (ISP) business actors that can disrupt the business climate.

show abstract

“…Pengaturan transaksi E-commerce dalam UU ITE dapat dijabarkan sebagai berikut. (Hanim, 2014). Peraturan pelaksana diperlukan untuk menjamin adanya kepastian dalam hukum yang dapat melindungi konsumen maupun para pihak lainnya.…”

Section: Pendekatan Konseptualunclassified

Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa E-Commerce di Indonesia Secara Online

Stefani¹

2021

jist

View full text Add to dashboard Cite

E-commerce adalah bentuk perdagangan secara elektronik. Munculnya e-commerce memberikan penawaran transaksi yang lebih cepat, mudah dan praktis serta mampu mempertemukan pembeli dengan berbagai macam penjual yang berbeda dalam suatu media. Pengembangan e-commerce juga dituntut dalam keamanan, kenyamanan dalam melakukan transaksi serta kesiapan sumber dayanya sehingga tidak menghambat perkembangan kegiatan perekonomian digital dan meminimalisir resiko. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendeketan konseptual. Terdapat beberapa peraturan peruindang-undangan yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa e-commerce, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bertujuan untuk melindungi konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 tahun 2016, serta dalam Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 tahun 2014. Penyelesaian sedngketa dapat melalui litigasi atau non litigasi. Online Dispute Resolution adalah salah satu bentuk penyelesaian non litigasi. Namun ODR belum diatur secara khusus di Indonesia. Hukum harus dapat memberikan kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat (konsumen). Kesimpulan yang di dapat yaitu belum terdapat kepastian hukum terkait sistem online dispute resolution di Indonesia.

show abstract

Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam E-Commerce Sebagai Akibat Dari Globalisasi Ekonomi.

Abstract: Globalization

Cited by 15 publications

References 0 publications

Approaches Toward Building the Digital Enterprise and Sustainable Economic Development: The Moderating Role of Sustainability

Approaches Toward Building the Digital Enterprise and Sustainable Economic Development: The Moderating Role of Sustainability

Implementasi net neutrality di indonesia ditinjau dari undang-undang ite

Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa E-Commerce di Indonesia Secara Online

Contact Info

Product

Resources

About