Perlindungan Hukum Atas Label Halal Produk Pangan Menurut Undang-Undang

Abstract

Label Halal pada produk pangan merupakan hal yang wajib untuk digunakan. Label halal sendiri dikeluarkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut BPJPH), yang bekerjasama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait seperti Lembaga Pemeriksa Halal dan Majelis Ulama Indonesia. Label termasuk dalam kategori Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan bagian dari kekayaan intangible (kekayaan yang tidak berwujud) yang didapat dari suatu hasil pemikiran yang berupa realisasi ide atau intelektual seseorang. HKI dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu: 1)Hak Cipta; 2)Hak Kekayaan Industri. Dalam pembahasan penelitian ini memfokuskan pada hak cipta dan merek. Belum ada aturan dalam hukum Islam yang mengatur secara jelas mengenai Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini menyebabkan penulis membahas penelitian tesis yang berjudul “Perlindungan Hukum Atas Label Halal Produk Pangan Menurut Undang-Undang Tentang Hak Cipta, Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menganalisis suatu keberlakuan hukum. Dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum, seperti penelitian terhadap asas-asas hukum, hukum positif, aturan hukum, dan kaedah-kaedah hukum. Penelitian ini menggunakan empat metode pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu: pendekatan perundang-undangan; pendekatan kasus; pendekatan konseptual; dan pendekatan futuristik. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Dilakukan dengan cara penentuan sumber data, identifikasi data, inventarisasi data, dan pengkajian data. Pengolahan Bahan Hukum dilakukan dengan cara pemeriksaan data rekonstruksi data, dan sistematisasi data. Analisis bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah analitis data kualitatif-komprehensif, dan lengkap.

Design Ulang Kemasan Produk Kopi Industri Bukit Hitam Coffe

“…Bagi produsen dapat lebih percaya diri dan loyalitas konsumen terhadap produk yang dijual. Label halal pada produk akan meningkatkan nilai penjualan karena sudah memiliki sertifikat halal nanti konsumen tidak ragu lagi untuk membeli produk yang ditawarkan (Sari, 2018). Perancangan ulang menggunakan aplikasi perangkat lunak canva karena aplikasi ini merupakan perangkat lunak yang tidak sulit untuk dipahami oleh kalangan masayarakat dan juga akan meminimalisir pengeluaran terkait perancangan ulang kemasan produk.…”

Esensi Nilai-Nilai Keagamaan

“…Sedangkan pemberian labelisasi halal dikemasan produk berarti bahwa produk itu diakui sebagai produk halal sebab terdapat labelisasi halal. Memilih serta membeli produk dengan melihat keterangan atau label halal dari sebuah produk menjadi acuan bagi konsumen muslim (Sari, 2017) Penetapan Label Halal berlaku nasional sejak 1 Maret 2022 yang terdapat dalam Surat Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Penetapan Label Halal hal ini kemudian menjadi sebuah mementum perubahan bahwa suatu produk terjamin kehalalannya karena memiliki sertifikat yang diterbitkan BPJPH. Berikut merupakan gambar perubahan logo halal:…”

Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah

“…Produk halal menurut UU JPH adalah produk tersebut ada kepastian hukum sebagai jamian halal suatu produk dengan dibuktikannya sertifikat halal produk. Namun, dalam Al Qur'an dinyatakan, bahwa minuman dan makanan yang haram seperti bangkai, darah, daging hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah SWT, babi, minuman yang memabukkan, khamr (Sari, 2019). Apa yang ada di muka bumi ini semuanya halal, kecuali disebutkan dengan tegas dalam Al Qur'an dan hadits.…”