PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DATA WAJIB PAJAK DALAM SISTEM AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION (AEoI) STUDI PERBANDINGAN INDONESIA UNI EROPA

Abstract

The system of exchanging information on taxpayer data between countries called as AEoI is follow up action on tax amesty which provides many benefits for the country but has risks for taxpayers data. Law 9/2017 concerning the AEoI merely governs technical issues and does not regulate regarding taxpayer data protection even if taxpayer data protection is guaranteed in article 28G paragraph (1) of the 1945 Constitution. Personal data in Indonesia is currently not regulated in a specific law. The need for personal data protection arrangements is an urgent matter because personal data stores human dignity, especially in the AEoI system that has data permissions. This paper compares the personal data protection arrangements in the European Union and the regulatory principles applied in Indonesia because it is important for Indonesia to meet European Union standards regarding personal data protection.

Peran Dan Dampak Automatic Exchange of Information

“…Automatic Exchange of Information (AEoI) merupakan system yang digunakan sebagai pertukaran informasi keuangan antar negara. Sistem ini memungkinkan negara yang berpartisipasi dapat melacak informasi yang diperlukan terkait pendapatan, asset, dan transaksi keuangan warga negara yang berada di negara lain (Randa & Haryanto, 2021) (Febriyani & Widodo, 2020).…”

“…Selain itu, AEoI dapat meningkatkan kerjasama internasional dalam penegakan hukum perpajakan dan membantu negara-negara dalam memulihkan pendapatan yang seharusnya mereka terima melalui pengenaan pajak yang tepat. Dengan demikian, peran AEoI dalam pajak adalah untuk meningkatkan transparansi keuangan (Bradbury & Reilly, 2018), mengurangi penghindaran dan penggelapan pajak (Febriyani & Widodo, 2020), serta memfasilitasi kerjasama internasional dalam penegakan hukum perpajakan (Randa & Haryanto, 2021).…”

“…Pertukaran informasi otomatis harus memastikan perlindungan data yang memadai serta menjaga privasi wajib pajak. Negara-negara harus memastikan adanya kebijakan dan mekanisme yang kuat untuk melindungi data yang dikirim dan mencegah penyalahgunaan informasi tersebut (Randa & Haryanto, 2021).…”

“…otoritas pajak untuk memperoleh akses terhadap informasi keuangan warga negara mereka yang disimpan di lembaga keuangan asing (Randa & Haryanto, 2021).…”