Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia

Abstract

The basis for the establishment of the Constitutional Court is an effort to uphold the principles of a rule of law and to provide maximum protection for democracy and basic rights of citizens. As the main objective of the rule of law is to protect the freedom of individual citizens from the State's power. The purpose of this research is to answer the question of what constitutional rights are citizens and how they are protected in Indonesia. This research uses a normative juridical approach by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations obtained from legal material sources such as books, articles / writings and other documents, then the data is analyzed so that it will provide conclusions. The results show that constitutional rights are rights that include civil rights, political rights, economic rights, and socio-cultural rights guaranteed by the 1945 Constitution, for their protection efforts through the process of forming laws that reflect the protection and respect for human rights and dignity. and dignity and if there is a law that is detrimental to their rights, they can file a constitutionality review in the Constitutional Court

Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi Menurut Peraturan Perundang-undangan

“…Sehingga kedudukan dari mahkamah konstitusi menjaga serta menjamin terselenggarannya konstitusionalitas hukum. 3 Mahkamah Konstitusi di bentuk pada dasarnya supaya untuk melaksanakan prinsip checks and balances yang tentunya menempatkan agar setiap penyelenggara negara memiliki kedudukan negara yang setara sehingga terdapat 1 Herdi Munte & Christo Sumurung Tua Sagala. (2021).…”

Konsepsi Hak Asasi Manusia dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara di Desa Karampi yang Belum terjangkau Sinyal: Telaah Konstitusi Pasal 28F UUD NRI

“…Salah satu ciri negara hukum ialah adanya pegakuan atas HAM dan adanya jaminan Hak Konstitusional warga negara, (Asshiddiqie, 2010). Hak konstitusional warga negara yang dimaksudkan di sini merujuk pada hak-hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar karena telah dicantumkan secara tegas oleh konstitusi, (Munte & Sagala, 2021). Diantara hak konstitusional warga negara yang disebutkan secara tegas bisa kita temukan dalam pasal 28F UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".…”

“…Dampak dari tidak tersentuhnya oleh akses internet di Desa Karampi menunjukkan bahwa pemenuhan atas hak konstitusional warga negara masih tidak terakomodir dengan baik. Jika ditinjau berdasarkan konsep HAM dalam penjaminan Hak Konstitusional warga negara, bahwa hak konstitusional dijamin oleh konstitusi dan seluruh cabang kekuasaan wajib untuk menghormatinya, karena telah dijamin baik dijaminkan secara tegas maupun secara tersirat, (Munte & Sagala, 2021).…”

Urgensi Constitusional Question dan Constitusional Complaint, Arti Penting Pemberian Kewenangan Tersebut Oleh Mahkamah Konstitusi

“…Negara demokrasi harus menjamin bahwa pelaksanaannya didasarkan pada undang-undang yang berlaku di negaranya (Zulkarnaen, 2016), sehingga perlu untuk melindungi konstitusi atau hak-hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi (Asdhie & Ista, 2019), baik jaminan tersebut tersurat maupun tersirat. Karena termuat dalam Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang Dasar, maka menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang Dasar, dan karenanya semua cabang kekuasaan negara wajib menghormatinya (Munte & Sagala, 2021). Oleh karena itu, harus ada jalan hukum sebagai mekanisme untuk mencapai perlindungan tersebut agar warga negara dapat mempertahankan hak konstitusionalnya ketika dilanggar (Asrun, 2016).…”