Perlindungan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah pada Masa Pandemi COVID-19

Abstract

Perlindungan Hak Azazi Manusia (HAM) adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Hubungan hukum selalu menimbulkan hak dan kewajiban yang timbal balik, hak dari pihak yang satu menjadi kewajiban pihak yang lain dan sebaliknya. Sebagai subyek hukum yang telah menjalankan tugas pelayanannya dalam koridor hukum yang benar, pada hakikatnya masyarakat berhak mendapatkan perlindungan hukum dari kaidah?kaidah hukum positif yang berlaku. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 27 ayat (1) UU No. 36/2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan pelindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Ketidakjelasan prediksi dari para ahli mengenai berakhirnya pandemi Covid-19 menyebabkan pasar ekonomi mengalami banyak spekulasi dan ketidakstabilan. Covid-19 menyebabkan terhentinya transaksi jual beli yang secara konvensional merupakan salah satu hal yang paling esensial dari aktivitas ekonomi sebagai akibat adanya kebijakan PSBB maupun karantina. Selama pandemi Covid-19 masih menyebar maka dapat dipastikan mayoritas transaksi ekonomi akan terhenti atau setidak-tidaknya mengalami gangguan.

The role of the business competition supervisory commission in response to allegations of predatory pricing practices in e-commerce

“…Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penulisan yang menekankan pada penafsiran hukum positif dan menganalisa dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan, dan norma-norma hukum tertulis. Dalam metode yang digunakan ini mendasarkan pada data serta informai yang bersifat umum, diantaranya Peraturan Perundang-undangan, teori maupun doktrin, dan pendapat ahli (Irawan et al, 2021). Perolehan analisis data dengan menggunakan teknik mengolah dari hasil bahan primer dan bahan sekunder, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan yang menjawab masalah yang dibahas sekaligus memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan(Rahadian Irhamil, 2022)…”

Upaya Mewujudkan Pemuliaan Profesi Satuan Pengamanan Ditinjau Dari Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020

“…Metode yang dipakai pada penulisan ini secara yuridis normatif, yakni penulisan yang didalamnya lebih melakukan penekanan dalam penafsiran hukum positif serta melakukan analisa dengan memakai berbagai sumber literatur, berbagai norma hukum yang tertulis. (Irawan et al, 2021) Dipakai untuk memperoleh kebenaran sesuai dengan logika ilmu hukum pada aspek normatif tentang regulasi pemuliaan profesi tenaga satuan pengamanan yang ditampilkan pada hukum positif dengan memakai suatu pendekatan dalam undang-undang atau Statute Approach, yaitu menganalisa dengan menggunakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam kajian ini. Dari hasil analisis bahan hukum yang diperoleh, tahap terakhir akan ditarik kesimpulan.…”

Legal Policy Analysis Of Handling Covid-19 In The Perspective Of Human Rights Protection

“…Many people think that this step taken by the government is against human rights. Because, by prohibiting people from going home and worshiping in places of worship, for example, it is considered a violation of human rights [10].…”