Perlindungan Data Pribadi Pengguna Sistem Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Oss 1.1 Dan Oss Rba (Risk Basic Approach)

Abstract

Kemudahan berusaha merupakan aspek penting untuk terwujudnya peningkatan iklim investasi di Indonesia dalam upaya mewujudkan tujuan negara yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diimplementasikan dalam bentuk perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS 1.1) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dan disempurnakan dengan OSS RBA yang merupakan entitas dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (Normative legal research) dengan pendekatan statute approach yaitu mendasarkan pada telaah peraturan hukum terkait. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumenter atau studi kepustakakan (library research) yang kemudian dilakukan analisa dengan metode kualitatif. Hasil dari pembahasan adalah terdapat beberapa perbedaan antara OSS 1.1 dan OSS RBA yaitu dari klasifikasi kegiatan usaha dimana OSS 1.1 mendasarkan pada jumlah modal dan KBLI sedangkan OSS RBA lebih menekankan pada pemilihan KBLI dan jumlah yang menetapkan tingkat resiko yang ditimbulkan. Baik dalam OSS 1.1 maupun OSS RBA belum mengatur secara jelas tentang perlindungan data pengguna sistem elektronik, namun demikian, perlindungan data mendasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam bentuk penyelesaian sengketa secara administratif, penyelesaian sengketa secara perdata atau penyelesaian secara pidana.

Eksistensi Kepemimpinan Pemerintahan Diantara Krisis Pandemi Covid-19 Dan Digital Disruption

“…Untuk itu diperlukan upaya perbaikan secara menyeluruh, terintegrasi dan tidak terfragementasi baik di level nasional maupun daerah dalam sebuah strategi reform. Dalam pelaksanaannya beberapa pihak diberikan hak akses terhadap OSS, di antaranya adalah BKPM untuk Pemerintah Pusat dan DPMPTSP baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk Pemerintah Daerah (Lestariningtyas & Roqib, 2021).…”