Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur

Abstract

A person who will get marriage must meet the administrative and subtantive requirements. These requirements have positive role to echieve the goal and wisdom of marriage for each side. Marriage is permited at the age of 19 years for man and 16 years for woman. Nevertheless the request of dispensation for marriage can be proposed by anyone who needs it because of some reasons. This, of course, would open the opportunity of underage marriage to happen. The dispensation for marriage should be based on the consideration of welfare and goodness of children and family. Even welfare and goodness of children should be put over the interests of parents and family magnitude as a form of the protection of children. Marriage under the age of a regulated- norm of law violates the protection and the welfare of children though they have received legal dispensation from the court . Such marriage would disturb the development of the children’s potential and cause the loss of getting social welfare.

Pendidikan karakter berbasis e-comic sebagai upaya pencegahan pernikahan dini di MTs Diponegoro Jatikerto

“…Faktor-faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini biasanya adalah permasalahan ekonomi, kehamilan di luar nikah, dan hubungan yang dikhawatirkan melanggar norma agama (Imron, 2013). Faktor lain yang turut menyebabkan pernikahan dini adalah faktor keluarga, pendidikan, media massa atau internet, dan adat istiadat (Bukido, 2018).…”

“…Faktor lain yang turut menyebabkan pernikahan dini adalah faktor keluarga, pendidikan, media massa atau internet, dan adat istiadat (Bukido, 2018). Faktor-faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini biasanya adalah permasalahan ekonomi, kehamilan di luar nikah, dan hubungan yang dikhawatirkan melanggar norma agama (Imron, 2013).…”

Kontekstualisasi Hadis Pernikahan Dini Di Era Kontemporer

“…sendiri tidak diberi petunjuk untuk melarangnya. Dengan demikian dapat dimengerti ide moral dari menikahkan anak-anak adalah sebuah kemaslahatan pada waktu itu (Imron, 2013). 2.…”

Perlindungan Perempuan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia

“…Meskipun demikian masih banyak ditemukan perkawinan di bawah umur atau perkawinan yang dilaksanakan oleh para pihak yang belum memenuhi persyaratan batasan minimal usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Perkawinan dilaksanakan oleh dua mempelai setelah memenuhi serangkaian prosedur administrasi untuk mendapatkan izin dispensasi dari pengadilan (Imron, 2013 (Muladi, 2008). Hak anak merupakan berbagai kebutuhan dasar yang seharusnya diperoleh anak untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dari segala bentuk perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak, baik yang mencakup hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya (Muladi, 2008 Selain itu, ketentuan batas minimal perkawinan juga perlu dipertegas dengan menetapkan sanksi bagi pihak-pihak yang melakukan praktik perkawinan anak di bawah umur, misalnya sanksi bagi wali yang menikahkan, orang yang menjadi saksinya, dan mempelai laki-laki dewasa yang menikahi anak perempuan di bawah umur.…”