Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Antisipasinya Dengan Penal Policy

Abstract

The research conducted to inventory of the various laws (the legislative products) its system is no innovation typical types of criminal sanctions for offenses in the field of information and electronic transactions. Keywords: Cyber crime, criminal policy,information technology AbstrakPenelitian yang dilakukan bertujuan untuk menginventarisasi berbagai undang-undang (produk legislatif) yang berkaitan dengan bidang kejahatan teknologi informasi, untuk mengidentifikasi penyesuaian dalam era globalisasi, untuk menggambarkan perilaku terlarang sebagai kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik , serta meninjau perumusan sanksi pidana. Studi didasarkan pada gagasan bahwa UU Nomor 11 Tahun 2008 bertujuan untuk pengaturan pemanfaatan teknologi informasi, khususnya informasi dan transaksi elektronik, agar dapat dilaksanakan dengan baik dan menjaga keamanan dan kepentingan kemanusiaan, namun penggunaannya berpotensi pidana, termasuk penggunaan hukum pidana, karena ada ketentuan dalam hukum sanksi pidana, dalam hal ini didefinisikan tindakan yang dilarang dan hukuman yang ditentukan pidana. Kesimpulan yang diperoleh, Perlu penyesuaian UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan regulasi bersifat global dan penilaian komparatif dari tuntutan yang harus dipenuhi untuk keharmonisan terutama pada hukum kejahatan cyber. Dalam UU ITE, terhadap perbuatan yang dilarang diancam sanksi pidana. Adapun jenis sanksi pidananya adalah sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda. Jenis sanksi ini sudah dikenal dalam Pasal 10 KUHP, dan tidak ditentukan jenis pidana tambahan. Dengan demikian tidak ada pengembangan mengenai jenis pidana khusus yang ditujukan bagi pelaku tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik.

Virtual Police: Guardians of Security and Consumer Protection in the Era of Electronic Information and Transactions

“…Increasing public awareness and education about cyber security is a challenge and an urgent need in this digital era (Angkasa & Windiasih, 2022). Cybercrime, ranging from online fraud identity hijacking to attacks on critical infrastructure, poses a real threat to individuals and society (Supanto, 2016). Therefore, the role of society in maintaining cyber security must be addressed, and increasing awareness and education are essential in mitigating these risks and threats.…”

Tindak Pidana Terkait Akses Akun Mobile Banking dengan Mengaktifkan Kembali Simcard yang Sudah Tidak Aktif

“…Penggunaan"hukum pidana untuk penanggulangan kejahatan perlu memperhatikan fungsi hukum pidana yang subsider, yaitu hukum pidana baru digunakan apabila upaya-upaya lainnya diperkirakan kurang memberi hasil yang memuaskan atau kurang sesuai. "Akan tetapi kalau hukum pidana akan tetap dilibatkan, maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau istilah yang lazim digunakan dalam kongres PBB IV 1970 adalah planning for social defence yang harus merupakan bagian yang integral dari rencana pembangunan nasional (Supanto, 2016). "Perkembangan"teknologi komunikasi dan informasi juga mengubah cara berpikir, cara bertindak, dan cara bersikap masyarakat.…”

Phishing as Cybercrime: an Overview of Law Enforcement Problems in Indonesia

“…[1] One of the negative impacts of technological progress is the occurrence of cybercrimes. [2] Cybercrimes refer to a crime committed with the concept of criminality that uses the internet as an intermediary in committing crimes. [3] This is proven in the following data in Figure 1: In 2016, Indonesia was named the country most at risk of cybercrimes.…”