Perjudian Online: Kajian Pidana atas Putusan Nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG

Abstract

AbstrakUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan aturan pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). UU ITE merupakan aturan dengan sifatnya yang khusus (lex specialis) dan mengesampingkan aturan hukum yang sifatnya umum yakni KUHP (lex generalis). Sesuai dengan asas yang terdapat dalam hukum pidana yaitu asas lex specialis derogate legi generalis. Penelitian hukum ini mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Di dalam putusan tersebut, ternyata hakim tidak cermat dalam menerapkan asas lex specialis derogate legi generalis pada pertimbangannya. Hal ini dikaitkan dengan dakwaan Penuntut Umum yang hanya mendakwa terdakwa dengan Pasal 303 Ayat (1) ke-2. Padahal, ketika surat dakwaan itu tidak memenuhi syarat uraian yang cermat, jelas, dan lengkap akan berakibat surat dakwaan batal demi hukum.Kata Kunci: Perjudian Online, Asas Pidana, Surat Dakwaan Abstract Law Number 11 / 2008 on Information and Electronic Transaction (UU ITE) is the regulation concerning on criminal law in addition to the Criminal Code (KUHP). UU ITE is commonly regarded additional regulation of the Criminal Code as a special law (lex specialis) in which Penal Code is deemed as lex generalis. It is based on the principle of lex specialis derogate legi generalis. This article uses legal research to review the decision of District

Penanggulangan Pemberantasan Judi Online di Masyarakat

“…Pada hakikatnya perjudian adalah bertentangan dengan Agama, Kesusilaan, dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara. (Falah, 2017). Perjudian menurut pasal 303 ayat 3 KUHP permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.…”