Perencanaan Strategis Dan Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus Desa Wukirsari, Imogiri, Bantul, Diy

Abstract

Bergulirnya alokasi dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memberikan angin segar terhadap desa di Indonesia. Tujuan pemberian dana desa ini diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu amanat dari Undang-Undang Desa, dibutuhkan kebijakan yang mendukung proses pembangunan masyarakat. Adanya dana desa memiliki peran penting dalam penyusunan kebijakan dari pemerintah desa untuk membangun kesejahteraan masyarakat, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang efektif dan efisien. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses perencanaan pengelolaan kebijakan dana desa, strategi kebijakan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui dana desa, dan dampak dari pengelolaan dana desa dalam membangun kesejahteraan masyarakat di Desa Wukirsari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi lapangan. Informan pada penelitian ini adalah pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis perencanaan dan kebijakan ini difokuskan pada pengelolaan dana desa. Hasil dari penelitan ini menunjukkan bahwa pengelolaan kebijakan dana desa di Desa Wukirsari telah sesuai dengan regulasi yaitu Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, mulai dari proses perencanaan kebijakan, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui dana desa, pemerintah desa membuat perencanaan kebijakan melalui program-program yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahunnya. Perencanaan kebijakan ini berpedoman pada regulasi dalam Permendes PDTT yang mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa. Sedangkan dampak kesejahteraan dari pengelolaan dana desa ini telah dirasakan oleh masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, dukungan produk unggulan desa, serta penguatan ekonomi masyarakat miskin.

Analisis Implementasi Kebijakan Pembangunan Kalurahan Berdasarkan UU Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta

“…Padahal kondisi infrastuktur dan pelayanan umum berkorelasi terhadap pembangunan desa/kalurahan. Menurut kajian yang dilakukan pada 4 wilayah berbeda di Daerah Istimewa Yogyakarta oleh (Mutrofin & Widodo, 2020), (Mono & Samaloisa, 2022), (Kartiwi et al, 2022) dan (Hidayat et al, 2022) menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan kalurahan masih terdapat berbagai permasalahan seperti faktor budaya yaitu ketidaksesuaian pelaksanaan nilai-nilai dan norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan perbedaan dan miskomunikasi, faktor biologis seperti ketidakmampuan dalam menyesuaikan kondisi lingkungan dengan kurangnya fasilitas pendidikan dan berhubungan dengan pola pikir masyarakat dalam tatanan kehidupan masyarakat, kurangnya anggaran, informasi beberapa program tidak diterima masyarakat secara general, masih perlunya master plan pembangunan kalurahan, perlu meningkatkan kemampuan dan produktivitas SDM dalam hal perangkat kalurahan, kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi belum optimal dan problem yang cukup serius yaitu kemiskinan yang belum terselesaikan.…”