Peraturan Desa Sebagai Instrumen Pendukung Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Abstract

The fee collected by the Village Government in implementing PTSL activities resulted in the Village Government in various regions being affected by Hand Catching (OTT) by Tim Saber Pungli. This causes constraints on the implementation of PTSL in various regions. This condition is different from the activities of PTSL in Semarang Regency which went smoothly due to the Village Regulation as a basis for the implementation of PTSL implementation. The purpose of this study was to determine the implementation of the Village Regulation as an instrument supporting PTSL implementation. The method used is a qualitative method with a descriptive approach. Based on the results of the study, the implementation of the Village Regulation was based on the results of deliberation and was not a one-way policy from the Village Government. Therefore, the Village Regulation has a role in implementing PTSL activities. It is the role of the Village Regulation that helps implement PTSL in Semarang Regency. The steps that need to be taken are improvement of the Village Regulation so that it is more efficient and effective in order to achieve the expected goals and justice.Keywords: fee collection, village government, village regulation, deliberation, roleIntisari: Pungutan biaya yang dilakukan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kegiatan PTSL mengakibatkan Pemerintah Desa di berbagai daerah terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Tim Saber Pungli. Hal ini menyebabkan terkendalanya pelaksanaan PTSL di berbagai daerah. Kondisi ini berbeda dengan kegiatan PTSL di Kabupaten Semarang yang berjalan lancar karena adanya Peraturan Desa sebagai dasar pegangan dalam pelaksanaan PTSL. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Desa sebagai intrumen pendukung pelaksanaan PTSL. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Peraturan Desa didasarkan atas hasil musyawarah dan bukan merupakan suatu kebijakan yang bersifat satu arah dari Pemerintah Desa. Oleh karena itu, Peraturan Desa memiliki peranan dalam pelaksanaan kegiatan PTSL. Peranan Peraturan Desa itulah yang mem-bantu pelaksanaan PTSL di Kabupaten Semarang. Langkah yang perlu diambil yaitu penyem-purnaan terhadap Peraturan Desa tersebut agar lebih efisiensi dan efektif dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan serta mewujudkan keadilan.Kata kunci: pungutan biaya, pemerintah desa, peraturan desa, musyawarah, peranan

Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah

“…Anggaran sebagai salah satu input pada program PTSL disediakan oleh pemerintah cukup besar, namun masih memerlukan biaya kutipan lagi dari masyarakat sebagai operasional petugas desa yang memiliki peran besar, seperti yang dikatakan . (Putra, 2019) bahwa keterlibatan pemerintah desa sangat besar dalam kegiatan PTSL hal ini karena penguasaan administrasi di wilayah desa yang menyebabkan aparat desa mempunyai peran besar dalam kesuksesan PTSL, dalam hal ini petugas desa hanya mendapatkan biaya transportasi, konsumsi, hingga biaya untuk melengkapi berkas masyarakat, hal tersebut berdampak pada ketidakseriusan dan kurangnya tanggung jawab petugas desa terhadap tugastugasnya sehingga akan lebih baik jika petugas desa juga didukung dengan anggaran yang khusus bagi petugas desa.…”

Kemitraan pemerintah Desa Poigar Dua dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

“…Sosialisasi terkait PTSL dilakukan untuk memberikan suatu pengertian kepada masyarakat yang ada di desa Poigar Dua betapa pentingnya pendaftaran tanah yang memberikan kepastian hukum yang berbentuk sertifikat. Kegiatan sosialisasi tentang PTSL oleh pemerintah desa di Poigar Dua ini dilakukan secara berulangulang di dalam setiap kegiatan yang ada di Desa akan sangat efektif dan efisien daripada dilakukan di kantor Desa yang bersifat resmi atau formal karena dengan begitu masyarakat akan selalu mendengar dan menerima informasi yang akan membuat mereka familier dengan informasi tersebut dan diharap akan lebih sadar pentingnya pendaftaran tanah [16].…”