Peran Auditor Eksternal Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pembayaran Pajak Daerah

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini menjelaskan fungsi pihak ketiga yaitu auditor eksternal dalam membantu pemerintah meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran auditor eksternal dalam pemeriksaan pajak terhadap peningkatan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran pada Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara kepada auditor eksternal dan pegawai dinas pendapatan daerah instansi terkait untuk mencapai tujuan penelitian. Hasil penelitian yang bersifat interpretatif meyakini bahwa pengaruh pemeriksaan dilakukan akibat sifat independensi auditor, sanksi yang diberlakukan dan standar pemeriksaan dalam hal pola perilaku yang berkualitas efisiensi wajib pajak yang dalam melaporkan omzet perpajakan. Lebih lanjut lagi, pendekatan edukatif yang dilakukan oleh auditor eksternal mampu memperbaiki perilaku wajib pajak. Penelitian ini perlu pengembangan subjek penelitian dengan menambah sampel auditor eksternalpada KAP besar dan KAP kecil di berbagai daerah. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. ASSETSMenurut R. Santoso Brotodiharjo, Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditujukan dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Wirawan, 2002:4). Sedangkan menurut Mardiasmo, 2006:1 Fungsi pajak dapat dibagi menjadi 2, yaitu: 1. Fungsi penerimaan (budgetair). Pajak sebagai sumber dana penerimaan untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Contoh: dana yang dikumpulkan dari hasil pajak digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas umum. 2. Fungsi mengatur (regulerend). Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh: Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras, pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (Departemen Keuangan Republik Indonesia) sebagai bagian dari perumusan pajak daerah dan retribusi daerah, mensyaratkan beberapa kriteria objek yang menjadi pajak daerah, yaitu: 1. Pajak daerah bersifat pajak, bukan retribusi; 2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan; 3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum; 4. Potensinya memadai. Hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan; 5. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. Pajak tidak men...

Profile of Tax Compliance Research in Indonesia

“…Dari 34 jurnal yang kita mapping, sebagian besar metodologi yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan kuesioner sebagai alat penggalian data. Sementara yang menggunakan metode kualitatif hanya 3 artikel yaitu penelitian yang dilakukan oleh Husni & Susanti (2018); Prasetyo (2016); Saputra (2017). Penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah metodologi penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menggambarkan, menjelaskan, menemukan keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan dengan pendekatan metodologi kuantitatif.…”

“…Berbagai kajian tentang kepatuhan wajib pajak yang telah dilakukan selain mengangkat isu penelitian yang berbeda, juga memiliki latar belakang dan sudut pandang yang beragam, baik dari jenis pajak yang diteliti, lokasi, isu maupun paradigma riset. Terkait jenis pajak yang diteliti dari jurnal yang direview, jenis pajak yang diteliti adalah pajak daerah berupa pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan (Trisnawati & Sudirman, 2015;Saputra, 2017;Hakim, et al, 2017) dan pajak kendaraan bermotor (Subroto, 2017) , pajak penghasilan orang pribadi (Oktaviani et al, 2017;Damayanti & Amah, 2018;Alfiyah & Latifah, 2017) dan pajak penghasilan badan (Syakura & Muhammad,2014;Husni & Susanti, 2018;Wahda, et al,2018).…”

“…Keenam, implementasi administrasi perpajakan yang terdiri dari pemeriksaan pajak (Trisnawati & Sudirman, 2015), penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) (Prasetyo, 2016), penerbitan surat teguran (Prasetyo, 2016), penerbitan surat paksa Prasetyo, 2016). Ketujuh, kompleksitas sistem perpajakan (Syakura & Muhammad, 2014), kedelapan, variabel makro seperti Good Governance (Siringoringo, 2017), norma sosial (Herman et al, 2019), legitimasi (Hakim et al, 2017), kesembilan, hasil audit auditor eksternal (Saputra, 2017).…”

Tax Compliance, Sales Growth, and the Existence of External Auditors: Evidence From Government Ownership Companies

“…The research results of Saputro (2017) state that the behavior of taxpayers when tax audits are carried out by external auditors has increased tax payment compliance. In SOE companies, it is also proven in the research of (Iswari et al, 2019) that agencies within state-owned companies function as government agents in managing and supervising corporate governance, including in the field of taxation.…”

“…External auditors play a role in ensuring that regulations (in the event of accounting policies) have been implemented and contribute to the improvement of Corporate Governance (Ojo, 2011); in this case, the external auditor has the responsibility to help the government increase tax revenues. Tax audits carried out by external auditors have increased tax payment compliance, which is the research result of Saputro (2017).…”