Penyadapan Dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Tindak Pidana Korupsi

Suntoro, Agus

doi:10.54629/jli.v17i1.627

Cited by 3 publications

(2 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…19 Hal inilah yang menjadi kekhawatiran publik mengenai upaya pelemahan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, karena semua hal di KPK sangat tergantung pada Dewan Pengawas KPK, tidak melekat lagi pada Pimpinan KPK selaku penyidik dan penuntut umum. 20…”

Section: Implikasi Hukum Hilangnya Kewenangan Menyidik Dan Menuntut P...unclassified

Implikasi Hukum Hilangnya Kewenangan Penyidikan Dan Penuntutan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

Alwi¹

2022

Mimbar K

View full text Add to dashboard Cite

The enactment of Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 was followed by various controversies, including changing the organizational structure of the Corruption Eradication Commission, then by eliminating the authority of the KPK leadership in terms of investigating and prosecuting as stated in Law Number 30 of 2002 in Article 21 paragraph (4), as well as paragraph (6) where the KPK leadership is no longer the highest person in charge of the anti-corruption agency. The authority for investigation and prosecution as well as the responsibilities of the KPK leadership must exist, where this is the main authority in eradicating corruption. Disclosure of corruption cases always begins with investigations, investigations, and prosecutions in terms of finding evidence and suspects as well as determining punishments to ensnare the perpetrators of corruption. Meanwhile, the authority for investigation and prosecution as well as the responsibilities of the KPK leadership are still needed so that the KPK leadership can directly order investigators and public prosecutors who previously came from the Police and Prosecutors' agencies so that efforts to eradicate and prevent corruption can run well. The problem that can be raised is how to regulate the authority of the KPK leadership in investigation and prosecution, then what are the legal implications of the loss of authority to investigate and prosecute KPK leaders. Using normative legal research methods through statutory approaches and conceptual approaches, with prescriptive analysis techniques. The loss of authority and responsibility of the KPK leadership as investigators and public prosecutors can have implications for the loss of effective control of the KPK leadership in investigations and prosecutions. Then it can slow down efforts to eradicate corruption because the control of eradicating corruption is no longer directly with the KPK leadership or it can even stop the investigation and prosecution process. The Supervisory Board has a higher position than the KPK leadership, then the Supervisory Board is also given broader duties and authority from the KPK leadership related to law enforcement even though in carrying out the duties of the KPK institution it is the KPK leadership, but the authority and responsibility of the KPK leadership have turned to the Supervisory Board.

show abstract

Section: Implikasi Hukum Hilangnya Kewenangan Menyidik Dan Menuntut P...unclassified

Implikasi Hukum Hilangnya Kewenangan Penyidikan Dan Penuntutan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

Alwi¹

2022

Mimbar K

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Kemudian menjadi contoh bagaimana demokrasi memberikan banyak pilihan calon pemimpin bagi masyarakat sekaligus menjawab kegelisahan masyarakat terhadap kredibilitas partai politik yang seringkali malah menjadi hantu bagi masyarakat. Hal tersebut sangat beralasan dikarenakan selama ini partai politik melalui anggotanya seringkali terjerat kasus-kasus yang sangat bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, sebagai contoh adalah banyaknya oknum politisi yang seringkali tertangkap basah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi (Ibrahim dkk, 2010;Widjojanto, 2017;Widoyoko, 2018;Prastiwi & Haliim, 2018;Pamungkas, 2018;Ali, 2019;Adelina, 2019;Suntoro, 2020, dan Oktaryal & Hastuti, 2021 Demokrasi yang dibuka luas di Indonesia berakibat pada berdirinya banyak partai politik dengan berbagai macam ideologi sebagai arah gerak perjuangan mereka. Namun demikian kuantitas partai politik ini tidak diiringi dengan kualitas kader partai politik.…”

Section: Hasil Dan Pembahasanunclassified

Implikasi Yuridis terhadap Calon Independen dalam Pilkada menurut Undang-Undang Tentang Pemilihan Kepala Daerah

Mappasiling

Supriyadi

2021

M. Law Jou.

View full text Add to dashboard Cite

This legal research is based on the focus of the problem regarding the Juridical Basis of Independent Candidates in the Regional Head General Election System (Pilkada) and the Legal Implications Faced by Independent Candidates in the Regional Head Election (Pilkada) based on the Law on Regional Head Elections. This research includes normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The conclusion of this study, the juridical basis behind individual candidates in the Pilkada is the Constitutional Court Decision No. 5/PUU-V/2007. The success of individual candidates in participating in regional head elections cannot be separated from the role played by Lalu Ranggalawe, a member of the DPRD in Central Lombok, West Nusa Tenggara who conducted a judicial review of the Constitutional Court. The Legal Implications Faced by Independent Candidates in the Regional Head Election (Pilkada) is the frequent occurrence of difficulties that make prospective candidates from individual candidates fail, especially those of an administrative nature. In addition to the requirements for candidacy which are difficult to fulfill, namely a number of supports from voters, there is also a provision that all support must be factuated by using the census method by meeting directly with each candidate's supporters.DOI: https://doi.org/10.26905/mlj.v2i1.6239

show abstract

Dewan Pengawas Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

Septiani

2021

View full text Add to dashboard Cite

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan substansi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Salah satunya kewenangan serta independensi yang dimiliki oleh Dewan Pengawas. Dewan Pengawas dibentuk dalam rangka untuk melaksanakan fungsinya yaitu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Kewenangan Dewan Pengawas disebutkan dalam Pasal 37 B. Dalam kewenangan tersebut Dewan Pengawas yang seharusnya menjadi pengawas tetapi memiliki fungsi Pro Justitia yang harusnya dimiliki oleh Aparat Penegak Hukum. Fungsi pro justitia yang dimiliki oleh Dewan Pengawas adalah pemberian izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. Kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Pengawas dinilai melemahkan dan membatasi ruang gerak KPK dalam menangani Tindak Pidana Korupsi. Selain itu kekhawatiran publik mengenai izin penyadapan kepada Dewan Pengawas yang rawan adanya kebocoran serta membuat birokrasi menjadi panjang. Selain itu independensi Dewan Pengawas sebagai pengawas KPK juga menjadi pertanyaan.

show abstract

Penyadapan Dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Tindak Pidana Korupsi

Cited by 3 publications

References 0 publications

Implikasi Hukum Hilangnya Kewenangan Penyidikan Dan Penuntutan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

Implikasi Hukum Hilangnya Kewenangan Penyidikan Dan Penuntutan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

Implikasi Yuridis terhadap Calon Independen dalam Pilkada menurut Undang-Undang Tentang Pemilihan Kepala Daerah

Dewan Pengawas Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

Contact Info

Product

Resources

About