Peningkatan Pengetahuan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Dokter Internsip Berdasarkan Faktor Wahana Puskesmas

Abstract

Program internsip merupakan proses pemantapan mutu profesi dokter. Proses pemahiran dan penyelarasan hasil pendidikan dengan praktik di lapangan berupa pemahiran upaya kesehatan perorangan (UKP) selama 8 bulan, dan upaya kesehatan masyarakat (UKM) selama 4 bulan. Pendidikan kedokteran berbasis komunitas merupakan wujud perubahan paradigma dari kuratif menjadi preventif. Tulisan ini menganalisis perubahan pengetahuan peserta internsip tentang UKM. Data yang digunakan adalah hasil penelitian internsip tahun 2015. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan disain longitudinal study. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Maret 2015 dan Oktober 2015 di provinsi yang terpilih berdasarkan status akreditasi dan status kepemilikan Fakultas Kedokteran. Instrumen penelitian berupa kuesioner kuantitatif. Analisis data secara deskriptif dan dilakukan uji T untuk mengetahui faktor yang menunjukkan perbedaan peningkatan pengetahuan tentang UKM. Secara umum terjadi peningkatan nilai pengetahuan peserta internsip tentang UKM. Faktor yang menunjukkan perbedaan adalah lama puskesmas menjadi wahana internsip, keberadaan perpustakaan puskesmas, keberadaan pusling roda empat, pendamping menilai logbook, pendamping menilai laporan, pendamping memiliki cukup waktu dalam membimbing, dan kegiatan mini project yang diikuti peserta. Diperlukan dukungan sarana, optimalisasi pendampingan dan peran aktif peserta untuk lebih meningkatkan pengetahuan UKM.

Pertanggungjawaban Hukum Dokter Program Internsip Dalam Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien

“…Untuk kesalahan yang dilakukan oleh dokter internship misalkan kesalahan memberikan resep, kesalahan dalam pengambilan dan pemeriksaan darah, maka biasanya yang bersangkutan akan di perpanjang masa internsipnya pada bagian tersebut atau dinyatakan tidak lulus dan yang bersangkutan diharuskan untuk mengulangi kembali program Internsip pada bagian spesialisasi tersebut. Apabila kesalahan dokter Internsip tersebut merupakan kesalahan berat dan berakibat pada kerugian terhadap pasien dalam proses pengobatannya misalnya kesalahan pemberian resep yang mengakibatkan pasien lebih menderita terhadap penyakitnya, maka oleh yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi skorsing untuk waktu yang telah di tentukan bahkan jika terlalu berat, maka yang (Mubasyiroh, Despitasari, & Hendarwan, 2018). Jika kesalahan tersebut mengharuskan pihak wahana Internsip bertanggung jawab secara kelembagaan, maka wahana Internsip dalam hal ini tentu mempertanggung jawabkannya secara kelembagaan termasuk menanggung ganti rugi yang di tanggung pasien terhadap kesalahan yang dilakukan oleh dokter Internsip tersebut.…”