Peningkatan Penerapan Intervensi Gizi Terintegrasi Untuk Anak Stunting Di Kabupaten Pasaman Barat

Abstract

Masalah stunting adalah masalah pembangunan yang kompleks, terkait dengan sebagian besar tujuan dari Sustainable Develompment Goals (SDGs), mulai dari soal memberantas kemiskinan, menghapus kelaparan (zero hunger) dan kurang gizi (termasuk stunting), perbaikan kesehatan ibu dan anak, pemberantasan penyakit, meningkatkan pendidikan, perbaikan lingkungan dan sanitasi, keamanan pangan dan gizi, persamaan gender, dan kerja sama antar bangsa. Pasaman Barat merupakan salah satu kabupaten lokus stunting di Provinsi Sumatera Barat. Dalam kaitan itu diperlukan peran perguruan tinggi dalam hal ini FKM Universitas Andalas untuk pendampingan program pencegahan dan penanggulangan stunting secara integrasi.Tujuannya dalah agar Lintas Sektor terkait dapat bekerja sama dan melakukan kegiatan secara terpadu (integrasi) dalam forum Intervensi Gizi Terintegrasi untuk Anak Stunting (IGTAS). Metode kegiatan yang dilakukan adalah koordinasi dan konsolidasi dengan penerapan Konsep IGT-AS (Intervensi Gizi Terpadu-Anak Stunting) dari tingkat perguruan tinggi, kabupaten, kecamatan dan desa. Sedangkan metode survey dengan pengumpulan data status gizi di tingkat keluarga. Pendampingan yang dilakukan perguruan tinggi ada 2 aspek yaitu di tingkat Kabupaten mendampingi 8 langkah IGT-AS menghasilkan usulan intervensi kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait intervensi gizi di tingkat Nagari/Desa dengan melaksanakan 5 pilar intervensi melalui kelembagaan Nagari/Desa dan dukungan OPD Kabupaten yang memiliki perpanjangan tangan di tingkat Kecamatan dan Desa/Nagari. Sedangkan di tingkat Desa/Nagari dengan mengambil 1 Nagari/Desa lokus stunting focus pada status gizi anak. Hasil yang didapat dari pendampingan 8 langkah IGT-AS telah dapat melakukan sesuai ketentuan yang dijalankan dan bahkan menjadi contoh pada Kabupaten lain yang melakukan hal yang sama. Hasil survey di tingkat Nagari/Desa diperoleh status gizi TB/U di Nagari Kajai Pasaman Barat ditemukan anak stunting sebanyak 128 (32,8%), anak balita dengan pemberian ASI eksklusif sebesar 60,5%, kunjungan posyandu dalam 3 bulan terakhir ditemukan paling banyak ditimbang secara teratur sebesar 67,7% dan ibu balita yang mengikuti Bina Keluarga Balita (BKB) di Nagari Kajai masih rendah sebesar 14,9%. Kesimpulan dan Saran: Peran perguruan tinggi sangat penting terutama dalam peningkatan kapasitas OPD dalam penentuan program intervensi, peningkatan kapasitas petugas kesehatan, kader kegiatan posyandu dan pemberdayaan masyarakat.Di tingkat desa/nagari, dukungan dosen dan mahasiswa dalam pencegahan dan penanganan anak stunting bersama Kader Posyandu dan Perangkat Desa/Nagari sangat dinantikan dan diperlukan.

Edukasi Pencegahan Stunting melalui Program KKN KLB 46 Universitas Mulawarman di Desa Mulupan, Muara Bengkal, Kutai Timur, Indonesia

“…Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan diundangkan oleh Dirjen Perundang-undangan Kemenkumham Widodo dalam Berita Negara Tahun 2019 Nomor 530. Pemerintah desa yang menghadapi permasalahan Stunting, mengalokasikan anggaran untuk mendanai koordinasi Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi lintas sektor dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan(Prihatini & Subanda, 2020;Saputri, 2019;Symond et al, 2020).Dengan demikian pencegahan stunting dilakukan pemerintah secara terintegrasi hingga tingkat Pemerintah Desa. Desa-desa yang memiliki resiko tinggi warganya mengalami stunting sudah barang tentu wajib menganggarkan untuk menghindari resiko stunting pada warganya ditegaskan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi.…”