Peningkatan Kapasitas Kebijakan Dana Desa dalam Mengentaskan Kemiskinan

Abstract

Poverty is not a descent or a destiny, poverty is an impact rather than a regional manager not doing what it should. This study aims to analyze the policy of village funds as an effort to step up poverty, focus the study on Sido Luhur village in Seluma District. The research method is qualitative, primary and secondary data source. The research informants are the Village Head, Village Secretary, Village Office (Kadus), members of the Village Consultative Body (BPD) and Community Leaders. The result of the research shows that the policy of village fund has contributed significantly to the progress of Sidohulur village. However, fund policy has not been instrumental in helping to reduce poverty level either in Sido Luhur village or in Seluma Regency by macro.

Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Dana Bergulir Blu Pusat P2H di Gapoktan Beringin Jaya Desa Talang Beringin Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus

“…Kebijakan dana desa merupakan potensi yang luar biasa, sayang kalau dilewatkan tanpa ada manfaat yang maksimal. Kebijakan dana apabila dikelola dengan tepat sasaran diasumsikan dapat mengurangi tingkat kemiskinan (Darmi & Mujtahid, 2020). Program pemberdayaan masyarakat bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat miskin, mendorong partisipasi masyarakat dan memberikan pengetahuan agar dapat menggali potensi sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai tujuan pemberdayaan, yaitu kesejahteraan hidup masyarakat.…”

Analisis Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa terhadap Jumlah Penduduk Miskin Desa di Kabupaten Tuban

“…Salah satu point penting dalam penerapan UU Desa adalah penganggaran kebijakan dana desa yang terdapat dalam APBN setiap tahun. Kebijakan dana desa tersebut merupakan kebijakan publik yang sangat membantu dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan (Darmi & Mujtahid, 2020) Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dalam membiayai kegiatan atau program penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 60, 2014).…”

Analisis Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Program Keluarga Harapan

“…Kemiskinan menjadi perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena salah satu faktor penyebab ketertinggalan dan penghambat dalam pembangunan suatu bangsa adalah tingginya angka kemiskinan (Darmi, 2019) . Kemiskinan yang terjadi dalam suatu negara merupakan suatu masalah yang sangat serius, karena kemiskinan dapat memicu banyak persoalan yang mengakibatkan masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.…”