Pengembangan Desa Wisata Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat

Abstract

Pengembangan desa wisata membutuhkan partisipasi masyarakat lokal dalam seluruh tahapan pengembangan dimulai dari perecanaan, pelaksanaan maupun pengawasan. Akan tetapi pada kenyataannya sering kali masyarakat justru tidak dilibatkan, partisipasinya malah terabaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauhmana keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata menggunakan strategi pengembangan desa wisata yang mengedepankan partisipasi masyarakat lokal. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kedungbanteng tepatnya di Desa Melung kabupaten Banyumas. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka, wawancara, serta observasi. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pengembangan desa wisata terlihat masih dominan, padahal bila mengacu kepada tata kelola pemerintah seharusnya hanya menjadi fasilitator, sedangkan pelaksanaan dan pengawasan diserahkan kepada masyarakat. Pengembangan Kebijakan desa wisata berbasis masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat sangat perlu sekali diterapkan agar masyarakat merasakan dan mendapatkan manfaat dari adanya desa wisata.
 Kata Kunci: Kebijakan, Desa Wisata, Pemberdayaan Masyarakat.
 
 ABSTRACT
 The development of a tourist village requires the participation of local communities in all stages of development starting from planning, implementation and supervision. However, in reality, people are often not involved, their participation is neglected. This study aims to examine the extent of the involvement of local communities in the development of tourist villages using a tourism village development strategy that prioritizes the participation of local communities. This research was conducted in Kedungbanteng District, precisely in Melung Village, Banyumas Regency. Data was collected by means of literature study, interviews, and observation. While the analytical method used is descriptive analysis. The results of this study indicate that the government's role in the development of tourist villages is still dominant, even though when referring to governance, the government should only be a facilitator, while the implementation and supervision is left to the community. The development of community-based tourism village policies as an effort to empower the community really needs to be implemented so that people feel and benefit from the existence of a tourist village.
 Keywords: Policy, Tourism Village, Community Empowerment

Pemanfaatan Modal Sosial dalam Proses Pemberdayaan Penyandang Disabilitas oleh Komunitas Disable Motorcycle Indonesia

“…Proses pemberdayaan akan berlangsung selama komunitas itu masih tetap ada dan mau berusaha memberdayakan diri mereka sendiri. Hogan menggambarkan proses pemberdayaan yang berkesinambungan sebagai suatu siklus (Adi, 2008).…”

Keberdayaan Masyarakat Putus Sekolah di Era Ekonomi Kreatif Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

“…Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang dimiliki. Terkait dengan tujuan dari pemberdayaan, hal ini sebagaimana yang dikemukakan Adi (2013), bahwa tujuan dari pemberdayaan yaitu membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan, hal ini dilakukan melalui peningkatan kemapuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungan.…”