Pengelompokan Komentar Netizen pada Media Sosial Pemerintah Daerah Berdasarkan Frekuensi Kata Kunci

Abstract

Menurut survei internetworldstats yang dirilis pada Januari 2018, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 132,7 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 40% di antaranya merupakan pengguna aktif media sosial. Hal ini mengakibatkan peningkatan penerapan konsep e-government pada pemerintah dengan media sosial. Melalui media sosial, masyarakat dapat melakukan interaksi kepada akun media sosial pemerintah kota dalam memberikan informasi atau kritik dan saran terkait kotanya. Melalui fenomena tersebut, diperlukan aplikasi untuk melakukan pengelompokan komentar masyarakat di media sosial berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Proses kategorisasi dilakukan dengan melihat kesesuaian kata kunci SKPD dengan komentar pada media sosial Facebook, Twitter, dan Youtube akun resmi pemerintah kota dan influencer. Selain itu, aplikasi ini dapat memberikan rekomendasi kata kunci berdasarkan komentar yang masuk. Proses rekomendasi dilakukan dengan cara mengambil kata kunci yang memiliki frekuensi terendah. Dalam melakukan pengujian, digunakan pemerintah kota Depok sebagai contoh. Hasil pengujian menunjukkan bahwa dari 4.325 komentar yang telah dilakukan preprocessing, 10,35% komentar berhasil dikategorikan sesuai SKPD. Pengujian rekomendasi kata turut dilakukan dengan mengambil dinas dalam pemerintahan kota yang sama. Dari 19 dinas, terdapat 3 dinas yang mendapatkan rekomendasi kata. Dari 3 dinas, 1 dinas memiliki kata kunci yang relevan dan 2 sisanya tidak relevan dengan SKPD. Hal ini disebabkan tidak tepatnya kata kunci SKPD untuk melakukan kategorisasi serta jumlah komentar terkategorisasi yang masih sedikit.

Analisis Ungkapan dalam Anime Doraemon Episode Dorakaguya, Tsuki Ni Kaeru dan Ookami Otoko Kuriimu Kesantunan Berbahasa pada Tindak Tutur Direktif

“…Data yang digunakan berupa media sosial maka aspek kesantunan berbahasa timbul karena budaya di Indonesia masih menjunjung tinggi nilai kesopanan (Marlina, 2020). Sedangkan, gambaran mengapa terjadi pelanggaran kesantunan bahasa terjadi karena media sosial dapat diakses oleh setiap orang bahkan oleh orang yang tidak dikenal, pada kondisi tersebut ada kemungkinan komentator bisa bebas mengomentari (Rakhmawati & Pratomo, 2018) bahkan tidak mengindahkan kaidah kesopanan berbahasa (Palupi & Endahati, 2019).…”