Pengelolaan Plasma Nutfah Perikanan Di Jawa Timur

Winarsih, Wiwik

doi:10.32781/cakrawala.v4i1.120

Cited by 1 publication

(1 citation statement)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…• Jasa pendukung Indikator yang digunakan sebagai dasar kajian adalah habitat berkembang biak dan perlindungan sumber daya perairan (Millennium Ecosystem Assessment, 2005). Penetapan jasa pendukung yang digunakan untuk tujuan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, serta pembangunan, harus bertumpu keberlanjutan (Winarsih, 2009). Rekam jejak kebijakan kawasan konservasi di Kabupaten Natuna, dapat dilihat pada tabel 2.…”

Section: Degradasiunclassified

Pendekatan Kebijakan Keadilan Biru Untuk Pengelolaan Perikanan Skala Kecil di Kabupaten Natuna

Pramoda¹,

Apriliani²,

Zulham³

et al. 2022

Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

View full text Add to dashboard Cite

Membangun keadilan biru terhadap pertumbuhan ekonomi laut yang berkelanjutan, merupakan salah satu kebijakan penting dalam rangka menyejahterakan nelayan skala kecil. Nelayan skala kecil di Kabupaten Natuna menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dinamika kewilayahan maupun ekosistem sebagai media hidup sumber daya ikan. Kajian ini memiliki kebaruan pada materi pembahasan yang mengambil tema keadilan biru, karena pada skala nasional masih sangat jarang dijadikan sebagai topik penelitian. Berdasarkan hal itu, tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran secara komprehensif tentang kebijakan pemanfaatan potensi perikanan nelayan skala kecil di Kabupaten Natuna melalui 10 indikator pendekatan keadilan biru. Penelitian kualitatif ini dianalisis menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus dan dijabarkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator keadilan biru yang perlu diperbaiki diantaranya: 1) perampasan, pemindahan, dan perebutan laut; 2) degradasi lingkungan dan pengurangan ketersediaan jasa ekosistem; 3) dampak mata pencaharian nelayan kecil; 4) marginalisasi perempuan. Implikasi kebijakan kajian ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk: 1) menambah jumlah personel pengawas dan armada kapalnya; 2) membentuk tim khusus yang mengawasi pasokan dan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi kebutuhan operasional nelayan skala kecil; 3) melaksanakan pengawasan terpadu dan mengaktifkan kembali fungsi kelompok masyarakat pengawas; 4). melakukan pendekatan dan sosialisasi dalam rangka meningkatkan pendidikan formal kaum perempuan sebagai upaya menciptakan kesetaraan gender. Title: Blue Justice Policy Approach for Small-Scale Fishery Management in Natuna Regency Developing blue justice for sustainable marine economic growth is one of the important policies in the context of the welfare for small-scale fishers. Small-scale fishers in Natuna Regency becomes is become an inseparable unit with the regional dynamics and ecosystems as a fish resource living media. This study has novelty in the discussion material that takes the theme of blue justice, because on a national scale it is still very rarely used as a research topic. Based on that, this study aim examine the policy of exploiting the potential of small-scale fishers in the Natuna Regency through 10 blue justice approach indicators. This qualitative research analyzes by empirical juridical methods with a case study and descriptive approach. The results show that equity indicators need to be improved: 1) dispossession, displacement, and ocean grabbing; 2) environmental degradation and reduction of availability of ecosystem services; 3) livelihood impacts for small-scale fishers; 4) marginalization of women. The policy implications of this study provide recommendations to the central government and local governments to: 1) increase the number of supervisory personnel and their fleet of ships; 2) establish a special team that oversees the supply and distribution of subsidized fuel oil for the operational needs of small-scale fishers; 3) carry out integrated supervision and reactivate the function of the supervisory community group; 4). approach and socialize in order to improve women’s formal education as an effort to create gender equality.

show abstract

Section: Degradasiunclassified