Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam

Abstract

Bentuk pengelolaan dana desa di desa benteng paremba dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu pertama, perencanaan dimana yang dimulai dari musyawarah dusun kemudian musyawarah desa rencana kerja pemerintah Desa untuk menampung usulan masyarakat desa sebagai dasar untuk melakukan kegiatan dana desa dan kemudian dilanjutkan dengan pembuatan rencana anggaran biaya setiap kegiatan yang lalu dituagkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa sebagai dasar untuk menggunakan anggaran dana desa. Kedua tahapan pelaksanaan dibutuhkan keterbukaan dari tim pelaksana desa kepada seluruh masyarakat. Keterbukaan informasi ini merupakan usaha pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa. Pandangan hukum islam terhadap pengelolaan alokasi dana desa di desa benteng paremba yaitu dimana dalam islam kita diajarkan untuk selalu menanamkan sifat keterbukaan dan kejujuran dalam menjalan suatu perencanaan dalam hidup baik dalam bentuk individu maupun bermasyarakat.

Penyelenggaraan Teknis dan Administrasi Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Kampung-Kampung di Distrik Supiori Papua

“…Setelah itu akan diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). 16 Bilamana SPP telah diterbitkan maka aparat kampung dapat mengambil dana dimaksud. Namun sebaliknya apabila bendahara tidak dapat mengajukan SPP maka dana tidak dapat dicairkan.…”