Pengelolaan Dana Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan

Abstract

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dana desa dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Analisis data deskritif yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan dana desa dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan belum cukup baik, hal ini dapat dilihat pada tahapan perencanaan dana desa yakni terlambatnya jadwal penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) pada setiap tahunnya, penyusunan prioritas perencanaan dana desa belum berorientasi pada penanggulangan kemiskinan dan belum dibentuknya tim verifikasi di tingkat Kabupaten yang bertugas mengevaluasi perencanaan dan pelaporan pengelolaan dana desa. Pada tahapan pelaksanaan, prioritas program dana desa lebih berorientasi kepada pembangunan sarana fisik, sebagian besar Pemerintah Desa belum mempublikasikan prioritas pelaksanaan dana desa pada ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat desa, dan pelaksanaan pembangunan yang dibiayai oleh dana desa belum dilaksanakan secara berkelanjutan. Pada tahapan pengawasan dana desa, masyarakat dan Badan Perwakilan Desa (BPD) cenderung pasif dalam mengawasi pengelolaan dana desa. Pemerintah Kecamatan pun demikian, hal ini dapat dilihat dari minimnya rapat-rapat fasilitasi yang diinisiasi oleh Camat tentang penggunaan dana desa, serta pihak BPM dan Pemdes yang relatif kurang melaksanakan pembinaan berupa pelatihan/bimbingan teknis tentang pengelolaan dana desa.

Transformasi Pembangunan Lokal: Peran dan Tantangan SISKEUDES di Desa Baribis, Majalengka

“…Penghubung atau antar muka merupakan sarana yang memungkinkan setiap komponen saling berinteraksi dan berkomunikasi dalam rangka menjalankan fungsi masing-masing komponen, serta saling kerjasama yang dilakukan dalam sistem keuangan desa (Bajuri & Permana, 2022).…”

Pembenahan Layanan Kependudukan: Lonjakan Efisiensi Perangkat Desa di Indonesia

“…Kinerja yang baik dapat dilihat dari nilai dan norma yang berlaku di masyarakat sekitar. Pelayanan publik yang dilakukan memiliki akuntabilitas yang tinggi apabila pelayanan tersebut dilaksanakan secara benar dan sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berkembang di masyarakat setempat (Arsim, 2017).…”

Penerapan Kebijakan Publik Dalam Upaya Pencegahan Pertambangan Illegal Bahan Galian C (Studi Kasus Di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan)

“…Selaras dengan pendapat dari (Jones, 1986 dalam Widodo, 2001 : 194-195) Selain itu juga pada metode dalam penerapan kebijakan penanganan bahan galian C masih lemah (Arsyiah, 2018).…”