PENGATURAN HUKUM PENYELESAIAN PERKARA MELALUI AKTA VANDADING (STUDI PUTUSAN No. 8/PDT.G/2018 PN TANJUNGBALAI)

Bahmid, Bahmid; Pratiwi, Irda; Marpaung, Ayu Wandira

doi:10.46930/jurnalrectum.v2i1.386

Cited by 2 publications

(2 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Suatu barang yang memperoleh sesuatu yang seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum. Mobil penumpang Daihatsu F601 tipe RV-GMDFJJ (Zenia VVT), minibus tahun produksi 2010, warna hitam metalik, nomor polisi BK 1458 TZ (Bahmid & Lubis, 2020).…”

Section: F Analisis Putusan Hakimunclassified

Kebijakan Hukum Pidana, Pencurian dengan Pemberatan (CURAT) dan Pencurian Dengan Kekerasan (CURAS) (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor :106/PID.B/2021/PN PMS dan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar NOMOR 230/PID.B/2021/PN.PMS)

Lubis

Ablisar²,

Yunara³

et al. 2023

SOSAINS

View full text Add to dashboard Cite

Latar Belakang : Kebijakan kriminal adalah kebijakan komprehensif, yang dilaksanakan melalui undang-undang, peraturan, dan lembaga pemerintah, yang ditujukan untuk menegakkan norma-norma inti masyarakat, dan termasuk penegakan hukum di bidang kontrol, pengaturan, atau rekonsiliasi publik.Ini adalah kebijakan pemerintah yang komprehensif. Tujuan : Tujuan adalah untuk penyidikan dan penelaahan terhadap perkembangan, penerapan, penegakan/pengaturan jam malam dan kebijakan hukum pidana terhadap kuras dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 106/Pid.B/2021/PN PMS dan Putusan Pengadilan Negeri, pematangiantar No.230/Pid.B/2021/PN.PMS. Metode : Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggunaan metode penelitian hukum preskriptif. Hasil : Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal, dan upaya hukum pidana untuk mencegah kejahatan merupakan tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri: perlindungan masyarakat untuk menjaga ketertiban umum. dan kemakmuran. Kesimpulan : Kesimpulan bahwa Perumusan/kebijakan legislatif adalah tahap perumusan/penataan hukum pidana. dariTindak pidana pencurian saat ini adalah pencurian biasa menurut Pasal 362 KUHP, pencurian berat menurut Pasal 363 KUHP, dan pencurian yang melibatkan kekerasan menurut Pasal 365 KUHP. Fase kedua adalah fase penegakan hukum, dimana aparat penegak hukum menerapkan hukum pidana dari kepolisian ke pengadilan. Tahap ini juga dikenal sebagai tahap kebijakan yudisial. Pengadilan Negeri Pematangiantar Nomor: 106/PID.B/2021/PN PMS dan Nomor 230/Pid.B/2021/PN.PMS). Pasal 363 Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 KUHP yaitu satu dakwaan. Berdasarkan Pasal 362 KUHP, majelis hakim mempertimbangkan satu dakwaan. Elemen: Elemen dengan siapa saja. Barang-barang yang diperoleh dengan tujuan untuk memperoleh secara tidak sah barang-barang yang seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh orang lain.

show abstract

Section: F Analisis Putusan Hakimunclassified

Kebijakan Hukum Pidana, Pencurian dengan Pemberatan (CURAT) dan Pencurian Dengan Kekerasan (CURAS) (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor :106/PID.B/2021/PN PMS dan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar NOMOR 230/PID.B/2021/PN.PMS)

Lubis

Ablisar²,

Yunara³

et al. 2023

SOSAINS

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Pada masa pemerintahan BJ Habibie dikeluarkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbirase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang bertujuan untuk membuat para pihak yang berpekara dapat lebih menunjukan maksud keinginan dari permasalahan yang sedang dihadapi melalui adanya proses perdamaian (Bahmid, Pratiwi & Marpaung, 2018).…”

Section: Upayaunclassified

Pengaruh Pelaksanaan Tender Pengadaan Barang Dan Jasa Elektronik Terhadap Kepastian Hukum Pemenang Tender

Bahmid¹,

Khairunnisa²

2021

Masalah Masalah Hukum

Self Cite

View full text Add to dashboard Cite

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana pengaruh pelaksanaan tender pengadaan barang dan jasa setelah dilakukan perubahan dari tender konvensional menjadi tender elektronik oleh pemerintah, terhadap kebijakan pelaksanaan tender pengadaan barang atau jasa pemerintah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan. Atas dasar tersebut peneltian ini mengemukakan 2 (dua) hal yang dibahas terdiri atas: Pertama: bagaimana kepastian hukum pelaksanaan tender elektronik pengadaan barang atau jasa, Kedua: bagamaina upaya hukum sanggah, sanggah banding keberatan penetapan pemenang tender. Penetian ini mengunakan penelitian Yuridis-Empris yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan penomen-penomena masyarakat yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun telah terjadi perubahan metode tender dari konvensional menjadi tender elektronik, namun tidak ada jaminan bagi pemenang tender penawar terendah akan ditetapkan sebagai pemenang tender.

show abstract

PENGATURAN HUKUM PENYELESAIAN PERKARA MELALUI AKTA VANDADING (STUDI PUTUSAN No. 8/PDT.G/2018 PN TANJUNGBALAI)

Cited by 2 publications

References 0 publications

Kebijakan Hukum Pidana, Pencurian dengan Pemberatan (CURAT) dan Pencurian Dengan Kekerasan (CURAS) (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor :106/PID.B/2021/PN PMS dan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar NOMOR 230/PID.B/2021/PN.PMS)

Kebijakan Hukum Pidana, Pencurian dengan Pemberatan (CURAT) dan Pencurian Dengan Kekerasan (CURAS) (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor :106/PID.B/2021/PN PMS dan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar NOMOR 230/PID.B/2021/PN.PMS)

Pengaruh Pelaksanaan Tender Pengadaan Barang Dan Jasa Elektronik Terhadap Kepastian Hukum Pemenang Tender

Contact Info

Product

Resources

About