Pengaruh Kualitas Pelayanan Mopeling Sarasa Terhadap Kepuasan Masyarakat Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi

Abstract

<div><p class="1eAbstract-text"><em>Motor Pelayanan Keliling Saba Rahayat Desa (Mopeling Sarasa) is one of the efforts of the Sukabumi Regency Population and Civil Registration Service in providing optimal services to help the people of Sukabumi Regency to more easily have population administration documents such as Family Cards, e-KTP, Birth Certificates , death certificates, and so on.. However, there are still problems, namely the community still has to wait for the issuance of e-KTP which is not in accordance with the Mopeling Sarasa service announcement, namely "The service is completed on the spot, can be called and one day is completed ( On Site, On Call and One Day Service). In this study, researchers used data collection techniques, namely observation, questionnaires/questionnaires, and literature study. Data analysis techniques in quantitative research use statistics, namely validity test, reliability test, correlation coefficient, coefficient of determination, regression analysis, and t test. The results showed that there was a significant effect of service quality on user satisfaction of Mopeling Sarasa.</em></p></div>

Pengukuran Kepuasan Masyarakat Dalam Menggunakan Aplikasi Slawe Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dukcapil)

“…Menurut Tse dan Wilton (2004: 146) disebutkan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah respon pelanggan terhadap evaluasi ketidakpuasan yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual produk setelah pemakaiannya. (Garin, 2021) Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kepuasan masyarakat merupakan tingkat perasaan seorang ketika menerima sesuatu yang ditawarkan dengan membandingkan kinerja atas sesuatu yang diterima dengan harapan yang dimilik.…”

“…Masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik, seperti dalam pembuatan KTP, IMB, dan sebagainya (Sonani & Yulia, 2021). Ratminto (2005) mendefinisikan bahwa Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefenisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dandilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, didaerah, dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangkaupaya pemenuhan Journal of Governance and Public Administration (dalam rangkapelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Garin, 2021). Menurut Martin Cole and Greg Parston (2006: 6), mendefinisikan pelayanan publik adalah inklusif yang mencakup semua organisasi yang terlibat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang setidaknya sebagian dari organisasi menarifkan uang untuk digunakan dalam membayar pajak.…”