Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Ketidakpatuhan Pada Peraturan Perundang-Undangan Dan Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Opini BPK-Ri Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia

Abstract

This study aimed to examine the effect of the internal controls weaknesses, noncompliance with the laws and regulations and the settlement of regional losses against granting BPK-RI audit opinion on LKPD in Indonesia. The sample in this study amounted to 230 LKPD 2014 throughout Indonesia and used multinominal logistic regression analysis. This study used secondary data which obtained by the Information and Communication Centre (PIK) BPK-RI. The results showed that the accounting controls and reporting system weaknesses (KSPAP), theimplementation system of the budget revenue and expenditure weaknesses, the non-compliance with laws and regulations that cause value of local losses influence the granting BPK-RI audit opinion. The internal control structure weaknesses, adherence to laws and regulations that lead to the potential loss of area, a lack of revenues and irregularities in the administration and the settlement of regional losses do not affect granting BPK-RI audit opinion on LKPD. Keywords: The internal control system weaknesses, non-compliance with the laws and regulations, the settlement of regional losses, BPK-RI audit opinion, LKPD PENDAHULUAN Disentralisasi fiskal di Indonesia yang terjadi di awal Januari 2001 telah memberikan wewenang bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah bagi kesejahteraan masyarakat dimana pemerintah pusat berperan sebagai pengawas pelaksanaan disentralisasi fiskal tersebut. Pemerintah daerah berkewajiban melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kepada pemerintah pusat dan masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Jaminan kualitas atas akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah diberikan dalam bentuk pernyataan atau pendapat profesional Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) yang dikenal dengan opini audit BPK-RI.Opini audit BPK RI dengan status WTP atas LKPD merupakan salah satu indikator dalam RPJMN 2010-2014 yang tidak mencapai target 60% LKPD memperoleh opini dengan status WTP yang telah ditetapkan, dimana faktor sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan permasalahan yang menyebabkan BPK-RI memberikan opini dengan status WTP kepada pemerintah daerah kurang dari target yang ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014. Berdasarkan fenomena, teoritikal gap dan riset gap dan yang terjadi maka penulis memandang penting untuk meneliti kembali tentang "Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Ketidakpatuhan pada Peraturan Perundang-Undangan dan Penyelesaian Kerugian Negara terhadap opini Audit BPK-RIatas LKPD di Indonesia".Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dilihat dari jenis penggunanya. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan Pengaruh Kel...

Determinant Affecting Audit Opinion of the Local Governments’ Financial Statements in Indonesia

“…This illustrates that the inadequacies in the internal control system, as shown by the internal control structure, have no influence on local governments' viewpoints. This outcome is in accordance with results [7]- [9]. The H1b test returns 2 = 0.98 at a significance level of 0.392 (sig > 0.05).…”

Influence of Government Accounting Standards and Internal Control System on the Achievement of Auditor Opinion

“…This research is explorative (exploratory study) with a type of causal study where the researcher wants to find the cause of one or more problems [14]. In this study, the effect of the Implementation of Government Accounting Standards on the Achievement of Auditor Opinion is moderated by the Effectiveness of the Internal Control System.…”

Pengaruh Temuan SPI, Temuan Kepatuhan, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Opini Audit di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan

“…"Penyelesaian Kerugian Daerah adalah tingkat penyelesaian kerugian daerah yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah yang ditentukan oleh total jumlah rekomendasi, tindaklanjut yang telah sesuai dengan rekomendasi dan rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjut", (Maabuat et al, 2016). Suatu audit dikatakan memiliki nilai ketika audit memberikan peluang bagi auditor untuk menemukan perbuatan yang melawan ataupun mengabaikan peraturan, membuktikan adanya temuan dan melaporkan temuan tersebut serta memantau tindaklanjut atas rekomendasi auditor.…”

“…Penelitian ini sejalan dengan (Maabuat et al, 2016) yaitu penyelesaian kerugian daerah tidak berpengaruh terhadap opini audit. Berbeda dengan penelitian (Sari, 2012) membuktikan bahwa penyelesaian temuan audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan berimplikasi positif terhadap penerapan tata kelola pemerintahan dan (Adzani & Martani, 2014) Hal ini merupakan wujud laporan pertanggungjawaban kepala daerah selaku agent kepada DPRD sebagai perwakilan rakyat yang merupakan principel.…”

“…Penelitian yang dilakukan ini merupakan pengembangan ide dari penelitian sebelumnya yaitu dengan menambah variabel penyelesaian kerugian negara dari penelitian (Maabuat et al, 2016). Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi opini audit secara langsung telah dilakukan oleh peneliti terdahulu.…”