Pengaruh Fraud Diamond Bagi Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa

Abstract

This study aims to show and explain how the picture of fraud can occur in the government sector, especially in the village government sector in Sidoarjo sub-district. This study uses data collection techniques in the form of primary data by distributing questionnaires. The research analysis method used is descriptive statistics, data quality test, classic assumption test and hypothesis testing consisting of multiple linear regression methods, f test, t test, and coefficient of determination. The results of this study indicate that there is a significant negative effect between the suitability of compensation, internal control systems and organizational culture for fraud. As for the competency, it has a significant positive result of fraud on the village government in Sidoarjo sub-district.
 Keywords: Disclosure, Heritage Assets, Recognition, Valuation

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan pada Pengelolaan Dana Desa (Survei pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Bandung Barat)

“…Jumlah anggaran Dana Desa yang besar menuntut kemampuan mumpuni dari setiap aparatur desa. Akan tetapi, semakin ahli seseorang maka semakin besar pula peluang kecurangan (S. P. Sari et al, 2020). Selain itu, orang yang kompeten juga identik dengan jabatan tinggi sehingga jika terjadi kecurangan dapat dikatakan bahwa orang tersebut telah menyelewengkan jabatannya.…”

“…Hal ini terjadi karena para aparatur desa menerima berapa pun besaran kompensasi yang diberikan, mereka tidak arogan atau serakah sehingga cenderung tidak mengutamakan kepentingan pribadi dan mengerti bahwa prioritas Dana Desa adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh M. E. Sari et al (2019), S. P. Sari et al (2020) dan Basri et al (2021) yang menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan pada pengelolaan keuangan desa. Artinya, potensi kecurangan akan semakin besar ketika nominal kompensasi yang diterima kecil sehingga tidak sesuai dengan beban pekerjaan yang telah dilakukan.…”

“…Temuan pada penelitian ini selaras dengan penelitian Suryandari & Pratama (2021) dan S. P. Sari et al (2020) yang mengemukakan bahwa kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap potensi kecurangan, disebabkan karena para aparatur desa menggunakan kemampuannya sebagai modal utama dalam mewujudkan sebuah tindakan kecurangan. Semakin ahli seorang aparatur desa dalam mengerjakan tugasnya maka semakin besar potensi aparatur desa tersebut mengetahui celah, cara dan kelemahan tertentu sehingga akhirnya mampu dan berhasil melakukan tindak kecurangan.…”

“…Mereka menambahkan bahwa potensi kecurangan dapat timbul dari faktor internal individu, seperti sikap para aparatur desa yang berperan sebagai roda penggerak sebuah sistem pengendalian internal itu sendiri. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Desviana et al (2020), S. P. Sari et al (2020), dan Basri et al (2021) yang menyatakan bahwa keefektifan SPIP berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan pada pengelolaan keuangan desa yang berarti potensi kecurangan akan semakin besar seiring lemahnya penerapan pengendalian internal. Selain itu, M. E. Sari et al (2019) dan Mulyanto et al (2021) menyatakan hal yang berbeda karena pada penelitiannya variabel pengendalian internal memilki pengaruh yang positif signifikan terhadap potensi kecurangan Dana Desa yang berarti pengendalian internal telah mampu diikuti dengan baik sehingga aparatur desa bekerja dengan penuh tanggung jawab.…”

Modeling and Implementation of the Village Secretary Accounting Information System based on BPMN

“…The transparency and accountability of village finances have recently attracted public attention (Rakhmawati et al, 2021). Data from Indonesia Corruption Watch (ICW) in 2018 stated that there were 68 acts in East Java Province involving regional heads and village heads with a nominal value of 90.2 billion rupiahs (Sari et al, 2020). According to ICW, the highest cases of misuse of state money in 2019 were prosecuted by law enforcement officers according to ICW in the village budget sector (Hidayat et al, 2022).…”