Penerapan Pola Ko-Manajemen Dalam Pengelolaan Suaka Perikanan Di Perairan Umum

Abstract

Suatu penelitian yang bertujuan melihat penerapan konsep ko-manajemen, yangmerupakan suatu pengaturan kemitraan dengan menggunakan kemampuan dan minatmasyarakat lokal, telah dilakukan pada dua reservat yaitu di Jambi dan Sumatera Selatan. Pengumpulan data primer dilakukan melalui dilengkapi dengan panduan daftar pertanyaan sesuai dengan tujuan penelitian.

Pengembangan Model Pengelolaan Suaka Perikanan Di Perairan Umum Daratan Berbasis Ko Manajemen

“…Dalam hal ini, berdasarkan pada hasil penelitian Hoggarth et al (1999) dapat disimpulkan bahwa penggabungan ke-2 pola pengelolaan tersebut (ko manajemen) merupakan hasil maksimum yang didapatkan oleh masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian sumber daya perikanan dan peranan pemerintah. Hal ini terlihat pula dari berbagai kajian lain, khususnya daerah suaka perikanan di wilayah Propinsi Sumatera Selatan dan Jambi, menunjukkan bahwa suaka perikanan tetap lebih baik hasilnya dengan penerapan pola ko manajemen (Nasution et al, 2002).…”

“…Berfungsinya atau tidak kelompok kerja dalam rangka penyusunan rencana pengelolaan suaka perikanan tergambar dari frekuensi pertemuan yang diadakan beserta topik yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Untuk penerapan ko manajemen yang dilakukan di Desa Arang-Arang, Jambi, pertemuan yang diadakan oleh kelompok kerja penyusunan rencana pengelolaan sumber daya perikanan minimal 2 kali dalam 1 tahun yang dilaksanakan di rumah Kepala Desa (Nasution et al, 2002).…”

“…Hasil kajian di perairan umum daratan di Jambi menunjukkan bahwa 74% masyarakat nelayan yang melaksanakan penangkapan ikan pada perairan umum daratan yang menerapkan suaka perikanan dengan pola ko manajemen menganggap penting keberadaan kelompok kerja pengelolaan sumber daya perikanan di mana di dalamnya termasuk pengelolaan suaka perikanan (Nasution et al, 2002). Sementara itu, pada masyarakat nelayan perairan umum daratan yang menerapkan suaka perikanan yang dikelola dengan pola yang didominasi oleh pemerintah hanya 23% yang menganggap penting keberadaan kelompok kerja penyusunan rencana pengelolaan sumber daya perikanan ini atas dasar bahwa masyarakat nelayan setempat dapat menyampaikan aspirasi baik secara lisan maupun secara tertulis pada pemerintah setempat melalui kelompok kerja tersebut (Lembaga Musyawarah Desa).…”

“…Apakah terdapat pengakuan terhadap hak-hak hukum tradisional atau pengaturan-pengaturan sebelumnya yang berasal dari masyarakat lokal dan saat ini menjadi pengaturan dalam pelaksanaan pengelolaan suaka perikanan ditandai dengan adanya pengaturan yang berlaku sejak lama sampai dengan saat ini. Pengaturan ini diketahui dengan adanya penambahan pengaturan yang dilakukan dalam penyusunan rencana pengelolaan suaka perikanan misalnya dalam rapat Lembaga Musyawarah Desa yang menunjukkan bahwa sebagian besar atau 58% masyarakat nelayan yang melaksanakan penangkapan ikan pada perairan umum daratan yang menerapkan suaka perikanan dengan pola ko manajemen mengatakan bahwa terdapat pengakuan terhadap hak hukum tradisional pada penerapan pola ko manajemen (Nasution et al, 2002). Hanya 16% masyarakat nelayan yang mengatakan tidak terdapat pengakuan terhadap hak hukum tradisional.…”

“…Namun, untuk daerah pemijahan, 18% nelayan mengatakan sedikit daerah pemijahan tersebut pada perairan yang suaka perikanan dikelola dengan pola yang didominasi oleh pemerintah. Pendapat serupa terlihat untuk daerah asuhan dan daerah untuk tempat berlindung (Nasution et al, 2002).…”