Penerapan Aspek Pemerintahan Milik Rakyat Dan Pemerintahan Mengacu Pada Pasar Dalam Konsep Reinventing Government Di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran

Abstract

<p><em>Pada Tahun 2020 Kabupaten Pangandaran berhasil menduduki peringkat pertama sebagai daerah wisata di Jawa Barat di antara kabupaten/kota lainnya yang banyak dikunjungi pengunjung lokal. Kabupaten Pangandaran memiliki penduduk yang dinamis dan kompleks akan tetapi pemanfaatan dan pemberdayaan potensi alam, budaya maupun manusianya kurang optimal. Objek wisata pantai di Kabupaten Pangandaran mendominasi pilihan destinasi wisata sehingga objek wisata lainnya seperti desa wisata, wisata kuliner, cagar alam, dan wisata alam tidak terlalu dikenal oleh publik terutama oleh masyarakat di luar Kabupaten Pangandaran. Padahal, destinasi wisata selain objek wisata pantai di Kabupaten Pangandaran memiliki potensi yang tidak kalah besar. Selain itu para pelaku usaha jasa pariwisata dan media massa yang masih belum cukup optimal untuk membentuk citra kepariwisataan di kabupaten Pangandaran, Dengan demikian penilitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan aspek Pemerintahan Milik Rakyat Dan Aspek Pemerintahan Mengacu Pada Pasar Dalam Konsep Reinventing government Di Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Pangandaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan aspek pemerintahan milik rakyat dan aspek pemerintahan mengacu pada pasar sudah diterapkan dengan baik namun belum masih optimal karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui program-program yang diadakan oleh pihak Dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Pangandaran.</em></p>

Reinventing Government Pelayanan Mobil Siaga Desa

“…Pada tahun 2012, pemerintahan Selandia Baru meluncurkan program pemerintahan yaitu "Agenda of Better Public Services" yang didasarkan pada prinsip reinventing government dengan tujuan mencapai hasil yang baik untuk masyarakat dengan pengurangan birokrasi, menerapkan birokrasi yang berorientasi masyarakat dan peningkatan kolaborasi antar aktor yang terlibat (Mustanir, 1994). Dalam konsep reinventing government oleh Osborne dan Gaebler dalam bukunya yang berjudul "Reinventing government: How the Enterpreneurial Spirit is Transforming the Publik Sector" memaparkan bahwa ada 10 indikator reinventing government yaitu; pemerintahan katalis, pemerintahan milik masyarakat, pemerintahan kompetitif, pemerintahan yang digerakkan oleh misi, pemerintahan berorientasi hasil, pemerintahan berorientasi masyarakat, pemerintahan wirausaha, pemerintahan antisipatif, pemerintahan desentralisasi, pemerintahan berorientasi pasar (Ramadhani, Mita et al, 2022) -17-Tahun-2023, n.d.).…”

“…Tujuan pelaksanaan reinventing government adalah untuk mengembangkan sikap dan perilaku seorang birokrat menjadi lebih inovatif, adaptif dan terkontrol sehingga dapat memenuhi kebutuhan birokrasi (Fatikha, 2016). Reinventing government adalah mengkonversikan, menumbuhkan dan memperluas pemikiran mengenai efektivitas, efisiensi dan kapabilitas aparatur negara dalam menciptakan inovasi dan gagasan baru (Ramadhani, Mita et al, 2022). Menurut Osborne, transformasi ini dapat dicapai dengan merubah sistem organisasi, struktur budaya dan kekayaan serta transparansi dan juga pertanggung jawaban dari para birokrasi kepada masyarakat.…”