Penerapan Akuntansi Publik dalam Pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah di Kantor Koperasi Usaha Kecil Kabupaten Mandailing Natal

Abstract

Frasa tata kelola sebenarnya adalah istilah lama yang dihidupkan kembali oleh Bank Dunia dalam studi tahun 1992 Tata Kelola dan Pembangunan. Bank Dunia menegaskan bahwa kegagalan pembangunan disebabkan oleh pemerintah. Pemerintahan yang buruk akan dihasilkan dari pemerintahan yang besar. Pemerintahan berskala besar adalah pemerintahan yang buruk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami strategi implementasi mengenai akuntabilitas dan akuntabilitas, serta implikasinya terhadap cara kerja pegawai sektor publik di kantor kecamatan Mandailing Natal. Analisis data menggunakan metodologi deskriptif untuk mengumpulkan, mengubah, mengklasifikasikan, menafsirkan, dan menganalisis data untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang masalah tersebut. Empat pilar proses perencanaan strategis adalah visi (foresight), konsistensi, desentralisasi, transparansi, daya tanggap, profesionalisme, dan kompetensi. Kriteria yang ada dalam pikiran penulis ketika meninjau dan menganalisis karya Kantor Perwakilan Mandailing Natal meliputi validitas dan ketelitian, profesionalisme, dan komitmen untuk membantu orang lain. Konsistensi, akurasi, keadilan, transparansi, fokus, dan keandalan adalah bobot yang disebutkan dalam pelaporan.