Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama

Manan, Abdul

doi:10.25216/jhp.2.2.2013.189-202

Cited by 33 publications

(38 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…8,9 Sedangkan penelitian Manan berusaha untuk menganalisis penemuan hukum di Pengadilan Agama. 10 Penelitian-penelitian tersebut berusaha untuk menemukan keputusan hukum yang terbaik dengan fokus lembaga yang berbeda. adapun penelitian ini lebih berfokus pada proses penemuan hukum cerai gugat di Pengadilan Agama dalam perspektif Post-Positivism.…”

Section: Pendahuluanunclassified

Penemuan Hukum Cerai Gugat Oleh Hakim Pada Pengadilan Agama Berdasar Paradigma Post-Positivisme

Helmi

2022

View full text Add to dashboard Cite

This study aims to guide judges to the Religious Courts in realizing substantive justice about divorce decisions. Based on the Presidential Instruction on the Compilation of Islamic Law and the books of fiqh, if the wife filed for divorce, then she did not get a living from the ex-husband. However, there is a rule of a Supreme Court Circular, the rule is a wife filed for divorce, but she got a living from her ex-husband except for nusyus. The method is normative juridical with a paradigmatic study of Guba and Lincoln. In the ontology of the postpositivism paradigm, the judge views reality as imperfect rules. Therefore, the judge is obliged to explore the laws that live in the community. Epistemology is a rule that has limitations so that it adapts to situations and conditions, but judges must remain objective. The methodology goes from verification to falsification. Because the judge needs to criticize and falsify the injustice that occurs at trial for the wives, for example, the husband of a civil servant feels that he is difficult by the rules, so he orders his wife to sue for divorce which results in not getting a living from her ex-husband

show abstract

Section: Pendahuluanunclassified

Penemuan Hukum Cerai Gugat Oleh Hakim Pada Pengadilan Agama Berdasar Paradigma Post-Positivisme

Helmi

2022

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…When all members play an active role, family resilience is more maintained, but when one family member does not play a role in his duties, it is certain that the family's resilience will collapse even though it is not during the Covid-19 pandemic. (Manan, 2013). fiqh that preventing damage is better than bringing good.…”

Section: Nafaqat Reformulation Of Family Resilience During the Covid-...mentioning

confidence: 99%

Nafaqat Reformulation Of Family Resilience During The Covid-19 Pandemic

Wahyudani

Ridwansyah²

2021

AlMasharif

View full text Add to dashboard Cite

Abstrak Filosofis nafkah yang semulanya menjadi kewajiban suami memberi nafkah kepada istri, anak-anak, dan kerabat menjadi terbalik ketika pandemi covid-19 melanda masyarakat Indonesia. Alquran surah Albaqarah ayat 233 dan KHI dalam hal yang sama membebankan nafkah kepada suami tetapi karena situasi ekonomi yang semakin semerawut dan resesi mengakibatkan produk domestik bruto menurun. Artinya ada banyak suami-suami kehilangan pekerjaan akibat wabah ini. Metodologi yang digunakan adalah yuridis-sosiologis. Hasil penelitian sebagai berikut: bahwa dalam Albaqarah mewajibkan seorang suami memberikan nafkah kepada istri tetapi konteks lain, seorang istri atau anggota keluarga lain dapat berperan dalam menjaga ketahanan keluarga di masa pandemi ketahanan pandemi covid-19. Kemudian, Pasal 83 KHI menjelaskan seorang istri hanya berkewajiban utama berbakti lahir dan batin, makna berbakti boleh saja diinterpretasikan sebagai bentuk pembantuan atau meringankan sebagian tugas suami dalam hal nafkah ketika seorang istri dalam kategori mampu dan tidak ada unsur pemaksaan. Abstract The philosophy of living, which was originally the husband's obligation to provide for his wife, children, and relatives, was reversed when the Covid-19 pandemic hit the people of Indonesia. Albaqarah verse 233 and KHI (Compilation of Islamic Law) are imposes a living burden on the husband, but due to the increasingly chaotic economic situation and recession, the gross domestic product decreases. This means that many husbands have lost their jobs due to this epidemic. The methodology used is juridical-sociological. The results: Albaqarah requires a husband to provide a living, but in another context, a wife or other family members can. Then, the KHI explains that a wife has only the main obligation to serve physically and mentally, the meaning of filial piety may be interpreted as a form of assistance or easing some of the husband's duties in terms of living.

show abstract

“…17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam undang-undang tersebut di dalamnya membahas tentang kompetensi absolut berkaitan dengan Penyelesaian perkara perkawinan. 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 49 huruf (i) berbunyi sebagai berikut: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islamdi bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi Syariah". Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara isbat nikah sebagaimana telah disebutkan di atas adalah didasari atas Jurnal Hukum Sasana, Voume 6 Nomor 1, Juni 2020 P-ISSN 2461-0453, E-ISSN 2722-3779 DOI: https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.173 ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3).…”

Section: Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Isbat Nikahunclassified

Upaya Memantapkan Peraturan Isbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia

Rohman

2020

sasana

View full text Add to dashboard Cite

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis kedudukan isbat nikah dalam hukum perkawinan Indonesia. Di samping itu, upaya pemantapan pengaturan isbat nikah dalam sistem hukum nasional menjadi perhatian khusus mengingat masih banyak persoalan yang muncul terkait isbat nikah. Permasalahan isbat nikah terlihat layaknya dua sisi koin yang berbeda, satu sisi isbat nikah menghadirkan maslahat dalam proses pengakuan perkawinan yang sah, namun dari sisi tekstual hukum terlihat ruang disharmoni peraturan dalam perundang-undangan perkawinan terkait pencatatan perkawinan. Artikel ini merupakan kajian yuridis normatif yang mengkaji peraturan isbat nikah dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa isbat nikah merupakan perbuatan hukum yang memiliki legitimasi yang cukup kuat dalam hukum perkawinan di Indonesia melalui penetapan pengadilan. Selanjutnya, upaya untuk memantapkan ketentuan hukum isbat nikah menjadi sebuah keharusan di saat masih banyaknya persoalan penafsiran kategorisasi perkawinan yang dapat diajukan isbat nikah.

show abstract

Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama

Cited by 33 publications

References 0 publications

Penemuan Hukum Cerai Gugat Oleh Hakim Pada Pengadilan Agama Berdasar Paradigma Post-Positivisme

Penemuan Hukum Cerai Gugat Oleh Hakim Pada Pengadilan Agama Berdasar Paradigma Post-Positivisme

Nafaqat Reformulation Of Family Resilience During The Covid-19 Pandemic

Upaya Memantapkan Peraturan Isbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia

Contact Info

Product

Resources

About