Penegakan Hukum Tindak Pidana Cukai Di Perbatasan Kawasan Perdagangan Dan Pelabuhan Bebas Bintan

Abstract

Part of the Tanjungpinang area is a free trade area and a free port. Placing some of these areas makes it difficult to supervise the traffic of goods, especially the excisable goods of the type of cigarettes, plus in the case of law enforcement, none of these excise crimes have been brought to court. Bintan free port. The method used in this research is sociological juridical method. Or what is known as empirical. Based on this research, it can be concluded that in law enforcement, the imposition of sanctions must pay attention to several things that become one unit, namely people's ignorance of the prohibited items, the number of items in a small number and not a repetition of the same criminal act. The granting of excise exemption quotas for excisable goods types of cigarettes for public consumption must be taken into account of the urgency of this.

Pembuatan Sistem Informasi Pemeriksaan Barang Impor Pada Kantor Bea Dan Cukai Wilayah Medan Berbasis Web

“…Hal ini disebabkan jumlah penerimaan negara yang berasal dari cukai cukup tinggi jumlahnya. Cukai merupakan penyumbang pasukan negara yang utama (Syahputra et al, 2020). Hal itu dapat dilihat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, dimana cukai telah member kontribusi yang terus meningkat.…”

Sinergitas DJBC dan Kepolisian dalam Memberantas Penyelundupan Rokok Ilegal : Perspektif Hukum Islam

“…Namun demikian, penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak DJBC berupa penegahan atau penyitaan barang bukti serta barang bukti tersebut dilakukan pemusnahan. 8 Di Entikong, riset yang dilakukan Elyta 9 menunjukkan bahwa tindak pidana penyelundupan narkoba kerap terjadi di perbatasan Indonesia dan Malaysia bahkan meningkat setiap tahun. Penyebab penyelundupan narkoba yang merupakan kejahatan lintas batas di perbatasan Entikong Indonesia dan Malaysia adalah koordinasi yang dilakukan oleh sindikat penyelundup narkoba sekalipun pelaku di dalam penjara, minimnya fasilitas pendeteksi terhadap jalur-jalur di perbatasan, masih lemahnya pengawasan dan penindakan hukum, adanya benturan kebijakan antara Indonesia dengan Malaysia, terdapat modus operandi yang baru dalam penyelundupan narkoba tingkat internasional, serta digunakannya jalan tikus di perbatasan Entikong Indonesia dan Malaysia sebagai jalur penyelundupan narkoba.…”

Analysis of the Quality of Public Services on Imported Consigned Goods for Use in Realizing Excellent Service at KPPBC Type C Intermediate Customs Post Office Pasar Baru in 2018

“…Hidayat & Arfin, 2017). In addition, by the Regulation of the Minister of Finance (PMK) of the Republic of Indonesia Number 217/PMK.01/2018 concerning the Organization and Work Procedure of the Ministry of Finance, DJBC in carrying out its duties, in addition to achieving optimization of state revenues in the fields of customs and excise, supervision, and law enforcement also provide services by the provisions of the legislation (Sitanggang et al, 2018;Syahputra et al, 2020). Meanwhile, in carrying out its functions, DJBC carries out the function of implementing policies in the fields of supervision, law enforcement, services, and optimizing state revenues in the customs and excise sector (Irani & Chalak, 2015;Sugiyanto & Kurniawan, 2019).…”