Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Kurniawan, Yundha; Siregar, Taufik; Hidayani, Sri

doi:10.31289/arbiter.v4i1.1203

Cited by 4 publications

(6 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Pencemaran nama baik melalui jaringan internet dalam perkembangannya sudah dapat di kategorikan sebagai kejahatan yang mengkhawatirkan (Zainal, 2016) (Marcelia, 2023). Sebagian masyarakat menganggap bahwa itu hanyalah bentuk kebebasan berbicara yang merupakan Hak Asasi Manusia (HAM), tapi masyarakat yang lainnya justru melihatini adalah sebuah bentuk provokasi atau pencemaran nama baik yang perlu dikenakan sanksi atau hukuman tertentu bagi pelakunya atau pelanggarnya (Subekti et al, 2021) (Ramadhan, 2020).…”

Section: Pendahuluanunclassified

“…Mengingat bahaya yang akan ditimbulkan dengan semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan termasuk munculnya berbagai macam media sosial yang dijadikan sarana untuk melakukan interaksi sosial maka kemungkinan berubahnya modus kejahatan pencemaran nama baik juga akan berkembang (Ramadhan, 2020). Oleh karena itu sangatlah penting untuk diadakan kajian yang lebih mendalam mengenai berbagai kasus pencemaran nama baik melalui media sosial dengan harapan agar hasil kajian ini dapat memperdalam wawasan mengenai Undang -Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam kaitannya dengan penggunaan media sosial.…”

Section: Pendahuluanunclassified

See 1 more Smart Citation

Penegakan Hukum oleh Direktorat Kepolisian terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Serta Faktor Penghambatnya

Janairo Tomasoey

2023

comserva

View full text Add to dashboard Cite

Perkembangan dan kemajuan dunia yang semakin modern, memudakan kita dalam mengakses setiap informasi yang kita butukan maupun menyampaikan ekspresi baik secara lisan maupun tulisan dengan kemajuan teknolog melalui dunia maya. Namun kemajuan kemajuan teknologi ini juga sering disalagunakan masyarakat luas untuk melampiaskan amaranya dengan menghina, memaki dan memfitna seseorang. Hal ini sangatlah bertentangan dengan Negara kita Indonesia, yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Di mana pencemaran nama baik di atur dalam Pasal 310 KUHP dan secara khusus di atur dalam UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 pasal 27 ayat (3). Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris atau merupakan penelitian lapangan (penelitian hukum sosiologis). Penelitian ini dilakukan di Direktor Kepolisian,KecamatanMaulafa, Kota Kupang. Hasil dengan mewawancarai 6 orang narasumber, data dianalisis secara deskriptif-kualitatif penelitian ini menunjukan : (1) Upaya penegakan hukum yang dilakukan Direktor Kepolisian ialah,Preventif, Represif dan Preemtif. (2) Foktor yang menghambat Upaya penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana penemaran nama baik, upaya penegakan hukum, kurangnya sarana dan fasilitas, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Saran penulis, tulisan ini diharapkan bagi pembaca agar bisa menggunakan dunia maya sebaik mungkin, karena jarimu adalah harimaumu.

show abstract

Section: Pendahuluanunclassified

Penegakan Hukum oleh Direktorat Kepolisian terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Serta Faktor Penghambatnya

Janairo Tomasoey

2023

comserva

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…The application of criminal liability for gambling should prioritize legal principles. A principle serves as the foundation for thinking, opinions, and actions (Kurniawan et al, 2022). Principles in law and regulation formation refer to the basis used in compiling laws and regulations (Nababan, 2021).…”

Section: Introductionmentioning

confidence: 99%

Juridical Study on Criminal Acts of Online Togel Gambling

Mawaridi,

Nita,

Zulfa

2023

POLRI

View full text Add to dashboard Cite

Online gambling has gained popularity worldwide as a major entertainment industry. However, this growth has also brought about concerns regarding criminal activities such as fraud, money laundering, and illegal gambling operations. This study aims to analyze the considerations of judges in sentencing online gambling crimes and proving online togel gambling crimes. The research adopts a normative juridical approach (legal research) to examine the application of rules or norms in positive law using a statute-based approach. The analysis reveals that Article 303 and Article 303 Bis of the Criminal Code are utilized to address online gambling crimes, particularly online togel gambling. Although Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2011 regarding Electronic Information and Transactions can serve as a legal basis, it was not applied in this case. When deciding a criminal case, judges must take into account various factors, including ensuring that the actions charged meet the formulation of the offense and are in violation of the law, assessing the defendant's ability to be held accountable, and considering any justifications presented. Furthermore, the judge should also consider objective requirements, such as a complete indictment, case submission letter, and the case file. In the context of online togel gambling, evidence is evaluated using the theory of the Negative Legal System, which mandates at least two valid pieces of evidence as stipulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code, in conjunction with the judge's own belief. Despite the availability of the Information and Electronic Transactions (ITE) Law as a legal basis, this study demonstrates the continued reliance on Article 303 of the Criminal Code for such cases, indicating that the principle of lex specialis derogat legi generali (specific laws override general laws) does not apply.

show abstract

“…The success of criminal prosecutions and trials depends on the efforts and commitment given by the police. A good investigation, strong evidence gathering, and proper arrest of perpetrators are the first steps in ensuring the judicial process goes well (Kurniawan, Siregar and Hidayani, 2022).…”

mentioning

confidence: 99%

Tracing the Meaning of Rastra Sewakottama's Philosophy as a Tool for Controlling Violations in Police Management (Study at Palopo City Police Station)

Bahri,

Salju,

Rismawati

2024

jrmsi

View full text Add to dashboard Cite

This study aims to reveal the meaning of Rasta Sewakottama in human resource management at Palopo City Police Station. Using qualitative phenomenological methods, this research found that to improve organizational performance, reduce violations of laws and violations of the code of ethics required collective awareness, a sense of responsibility, respect for differences and self-development. This can be achieved optimally by the example of the leader and the ability of the Human Resources unit to place personnel. Formation is done through weekly activities such as spiritual guidance and counseling. In addition, optimization of information systems is used by the National Police to monitor the performance of each personnel. The meaning of the philosophy of Rasta Sewakottama according to the Palopo City Police Chief is the deepest awareness of all police members to carry out state duties as guardians of public order and security. Through this personal awareness, the potential for violating the code of ethics and other violations of the law can be minimized.

show abstract

Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Cited by 4 publications

References 0 publications

Penegakan Hukum oleh Direktorat Kepolisian terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Serta Faktor Penghambatnya

Penegakan Hukum oleh Direktorat Kepolisian terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Serta Faktor Penghambatnya

Juridical Study on Criminal Acts of Online Togel Gambling

Tracing the Meaning of Rastra Sewakottama's Philosophy as a Tool for Controlling Violations in Police Management (Study at Palopo City Police Station)

Contact Info

Product

Resources

About