Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Abstract

<p><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>The issue of regulation has indeed become a lively discourse in recent years. Laws and </em> <em>regulations, which in essence is a set of regulatory systems to provide an orderly legal order and society, often creates conflicts, both internal conflicts between regulations and external conflicts involving government agencies and the community. The study of legal science in the perspective of sociological jurisprudence is a scientific instrument that makes sense to analyze the phenomenon of legal problems that occur in indonesia, this is because the beginning and the end of a regulation is society. The results show that regulatory conflicts occur because in practice the formation of laws and regulations often ignores procedural due process of law and substantive due process of law, one of the main points is that the widest possible public participation is required in the regulatory formation process. As a result, several regulations that have been produced often cause conflicts due to a mismatch between the substance of the regulations and the conditions and needs of the community.</em></p><p><strong> </strong></p><p><strong>Abstrak</strong></p><p>Isu permasalahan regulasi menjadi diskursus yang sering mencuat beberapa tahun terakhir. Peraturan perundang-undangan yang esensinya merupakan sekumpulan sistem aturan untuk menghadirkan tatanan hukum dan masyarakat yang tertib, justru realitanya sering kali memunculkan konflik, baik konflik internal antar peraturan maupun konflik eksternal yang melibatkan lembaga pemerintahan dan masyarakat. Kajian ilmu hukum dalam perspektif sosiologi hukum menjadi instrumen keilmuan yang masuk akal untuk membedah fenomena permasalahan peraturan perundang-undangan yang terjadi, hal ini dikarenakan hulu dan hilir suatu regulasi adalah masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik regulasi terjadi dikarenakan di dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan masih sering kali mengabaikan <em>procedural due process of law </em>dan <em>substantive due process of law </em>yang salah satu poin utamanya adalah dibutuhkan partisipasi publik yang seluas-luasnya di dalam proses pembentukan peraturan. Alhasil beberapa regulasi yang dihasilkan kerap menimbulkan konflik dikarenkan ketidaksesuaian antara substansi peraturan dengan keadaan dan kebutuhan di masyarakat.</p>

A Legal And Sosiological Analysis Of Trademark Circulation In Indonesia

“…A brand is an identification mark of the origin of goods or services related to the producer, describing the personality guarantee and good name of the goods or services produced by the business when traded. (Amin, 2021). Brands are used to differentiate similar goods or services produced by one company fromthose produced by other companies.…”

Implikasi Hierarki Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang: Pengaruhnya Terhadap Penafsiran Dan Penegakan Hukum

“…Selain itu, rendahnya kapasitas institusi, intervensi politik, dan korupsi dapat mempengaruhi penegakan hukum yang Berdasarkan latar belakang di atas setidaknya ada 2 (dua) persoalan yang dirumuskan, yaitu: (1) Bagaimana hierarki hukum memengaruhi proses pembentukan undang-undang di Indonesia, dan apakah ada ketidaksesuaian antara undang-undang yang dibuat dengan prinsipprinsip yang tercantum dalam konstitusi (2) Bagaimana perbedaan penafsiran hukum oleh lembaga yudikatif, eksekutif, dan legislatif mempengaruhi konsistensi dalam penegakan hukum di Indonesia, dan apa dampaknya terhadap keadilan dan supremasi hukum. Metode penelitian yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi implikasi hierarki hukum dalam pembentukan undang-undang serta pengaruhnya terhadap penafsiran dan penegakan ialah yuridis normatif, (Amin & Achmad, 2020) dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan kasus. Analisis dilakukan dengan analisis dokumen, yakni mengumpulkan dan menganalisis dokumen hukum, termasuk undang-undang, dan dokumen kebijakan untuk mengevaluasi bagaimana hierarki hukum mempengaruhi penafsiran dan penegakan hukum.…”

Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Pemilu Serentak di Indonesia

“…Menurut Jalaludin, peranan peraturan perundang-undangan adalah untuk menata dan mengatur kehidupan, mendiseminasikan kepastian hukum, kebermanfaatan, dan keadilan, serta menindak dan memberantas tindak pidana (kejahatan dan pelanggaran) (Wiratama, 2022). Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi, kemajuan di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang, telah membawa perubahan yang mendasar dalam kehidupan masyarakat.…”