Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Abstract

Radikalisme yang masih berkembang di Indonesia mendapat tanggapan tersendiri oleh Pemerintah karena dinilai berpotensi mengancam keutuhan negara dan merusak proses demokrasi yang memiliki respon tersendiri. Oleh karena itu, Pemerintah berupaya mencari solusi preventif untuk meminimalisir pemahaman tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan masukan bagi pemangku kepentingan terkait dalam rangka reformasi sistem atau pola penanganan pencegahan radikalisme melalui perspektif HAM. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengungkap fakta, fenomena dan keadaan yang terjadi berdasarkan kajian literatur. Tulisan ini menggambarkan bahwa Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia memiliki peran penting untuk mencegah penyebaran radikalisme di Indonesia melalui pemberian Pendidikan HAM kepada masyarakat. Substansi Pendidikan HAM yang dimaksud difokuskan pada penguatan toleransi kepada sesama dan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Hal ini penting karena dengan adanya pendidikan tersebut diharapkan dapat mengikis paham radikalisme melalui pendekatan yang tidak memiliki potensi ancaman dan kekerasan serta mengarah pada prinsip-prinsip ham.

The Right To Inquiry: Its Influence on The Results of The 2024 General Election

“…Based on the explanation above, it can be concluded that this research aims to analyze the function of the People's Representative Council's right to inquiry in influencing the results of the 2024 general election (Budijanto & Rahmanto, 2021). In line with the characteristics and color of sentences that researchers use in this article, this research is qualitative research with a normative/normative approach.…”

Untitled

“…Ketiga, Melawan kebiadaban. Radikalisme atau keganasan dalam setting keseimbangan umat beragama ditangkap sebagai suatu falsafah (pemikiran atau pemikiran) dan paham yang perlu melakukan perubahan tatanan sosial dan politik dengan menggunakan strategi kekerasan/ekstrim yang mengatasnamakan agama, baik secara verbal, kebiadaban fisik dan mental (Budijanto & Rahmanto, 2021). Sedangkan yang keempat, Orang-orang saleh dan perilaku yang patuh terhadap budaya setempat dapat dimanfaatkan untuk melihat besarnya keinginan untuk mengakui orang-orang saleh yang sesuai dengan budaya dan adat istiadat setempat (Saifudin, 2022).…”

Inclusive-Multicultural Islamic Education for Former Terrorist Convicts

“…The four indicators include intolerance, fanaticism, exclusivity, and revolution. 21 BNPT noted that the total number of detainees for criminal acts of terrorism and convicts for criminal acts of terrorism amounted to 1,031 people. Of the total number, 575 people are in prisons (remand centers) and 456 in correctional institutions (Lapas).…”