Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Strategi Resolusi Konflik Sosial

Abstract

Pengelolaan konflik dalam tata kelola pemangku kepentingan (stakeholders) merupakan salah satu instrument penting yang menjamin keberlanjutan organisasi. Dalam konteks Pertamina Refinery Unit II Production Sungai Pakning sebagai salah satu perusahaan pengolahan minyak dan gas yang beroperasi di wilayah Bukit Batu, Bengkalis, Riau dengan karakteristik masyarakat pedesaan, pengelolaan konflik sosial menjadi krusial karena tidak hanya untuk menjaga kehandalan operasional pengolahan minyak dan gas namun juga keberlanjutan perusahaan baik dari sisi sosial, ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam kerangka tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL) atau yang lebih dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu strategi dalam resolusi dan mitigasi konflik sosial. Keberadaan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional dijalankan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan dan evaluasi sehingga mampu melibatkan peran aktif pemangku kepentingan, terutama masyarakat. Hasilnya, selama pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dari tahun 2017 sampai dengan 2018, tidak hanya mampu meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat namun juga kecenderungan menurunnya jumlah kasus dan konflik sosial dengan masyarakat. Selain itu, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang partisipatif juga mampu menjadi upaya mitigatif untuk mengelola hubungan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan sebelum berakhir menjadi konflik sosial. Dampaknya secara keberlanjutan, hubungan sosial antara perusahaan dan masyarakat terbina dengan baik, kesejahteraan ekonomi masyarakat binaan meningkat, serta kualitas lingkungan hidup meningkat berkat adanya program pemberdayaan masyarakat.

Community Empowerment Effectiveness in Waste Management With Maggot BSF Bioconversion in Tangerang City

“…This can run optimally, if the community is actively involved and has an important role directly in waste management activities. In line with this thought, according to Dharmariza et al, (2020), community empowerment is also an alternative in reducing social conflicts in the community.…”

Intergroup Relation-Based Conflict Resolution Patterns to Junior High School Students

“…The riots took place as a mass reaction to a general unrest. Because it is accompanied by mass hysteria, riots can often not be controlled easily without causing injuries (even death) (Dharmariza et al, 2020); rebellions are prolonged social conflicts that are usually initiated and planned more constructively and well organized. Rebellion can involve the struggle for sovereignty or defending "areas" including the existence of certain ideologies (Kamim et al, 2018).…”

Aktualisasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Arisan Jamaah Masjid Nurul Huda Berbasis Lembaga Syariah Di Desa Sungai Asam, Sungai Raya, Kalimantan Barat

“…Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan solusi dalam pengelolaan uang yang memuat eksistensi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga mampu menumbuhkan ekonomi masyarakat sebangai solusi untuk menhentaskan kemiskinan di tengah masyarakat Djafar & Sune, 2019). Karena ketika ada kemiskinan akan banyak konflik terjadi sebab kejahatan yang menjadi solusi dalam perekonomian (Dharmariza et al, 2020). Pengembangan ekonomi masyarakat harus menjadi agen dalam perubahan berbasis pemberdayaan masyarakat.…”