Pembatalan Qanun Aceh Melalui Executive Review Dan Judicial Review

Abstract

<jats:p>Abstrak: Qanun merupakan pengganti dari istilah peraturan daerah yang dikhususkan untuk Provinsi Aceh sebagai salah satu bentuk otonomi khusus. Di dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Qanun merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang tata urutannya di bawah Undang-Undang. Oleh karena qanun merupakan peraturan perundang-undangan sejenis perda, maka pemerintah memiliki kewenangan untuk membatalkannya jika qanun tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pada pertengahan tahun 2016, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia telah membatalkan 3.143 Perda karena dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi. Selain itu, peraturan tersebut juga dianggap menghambat proses perizinan dan investasi serta menghambat kemudahan berusaha. Dari jumlah tersebut terdapat 65 qanun Aceh yang ikut dibatalkan, yang terdiri dari 6 Qanun Provinsi dan 59 Qanun Kabupaten/Kota. Mengenai kewenangan siapa yang sebenarnya berwenang menguji Perda/Qanun tidak ada sebuah kesepakatan pendapat diantara para pakar. Abstract: Qanun is a substitute for the term regional regulation that is specific to Aceh Province as a form of special autonomy. In the hierarchy of statutory regulations, Qanun is one of the statutory regulations whose ordering is under the Law. Because the qanun is a kind of legislation, the government has the authority to cancel it if the qanun is contrary to the provisions of the higher statutory regulations. In mid-2016, the Ministry of Home Affairs (Kemendagri) of the Republic of Indonesia canceled 3,143 regional regulations because they were considered to hamper regional economic growth and extend the bureaucratic path. In addition, the regulation is also seen as hampering the licensing and investment processes and hampering the ease of doing business. Of these, there were 65 Aceh qanuns that were canceled, consisting of 6 Provincial Qanun and 59 District / City Qanun. Regarding the authority of who actually has the authority to examine the Perda / Qanun there is no agreement of opinion among experts.</jats:p>

Problematika Terhadap Kewenangan Menteri Dalam Negeri Dalam Pembatalan Peraturan Daerah

“…Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 20…”