Pembangunan Hukum Nasional Yang Religius: Konsepsi Dan Tantangan Dalam Negara Berdasarkan Pancasila

Abstract

ABSTRAK
 Artikel ini menganalis pembangunan hukum nasional religius yang kerap kali dipersoalkan dan menimbulkan konflik serta ketegangan dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Hasil analisis menyimpulkan bahwa pembangunan hukum nasional yang religius di Indonesia adalah sebuah kewajaran dan keniscayaan, karena hukum yang baik harus didasarkan pada nilai-nilai, kenyataan, dan harapan masyarakat. Dengan Pancasila sebagai philosophische grondslag negara, maka dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi acuan dalam pembangunan hukum nasional yang religius, baik dalam pembentukan hukum, pelayanan hukum maupun penegakan hukum. Namun demikian, penting untuk memperhatikan kemajemukan dan sensivitas dari asas dan kaidah keagamaan, sehingga diperlukan kehati-hatian, sikap saling menghormati, dan prinsip demokrasi dalam pembangunan hukum nasional yang religius. Selain itu, pembangunan hukum nasional yang religius kerap mendapat tantangan, yang dapat dilihat secara umum dari pembentukan hukum yang rendah kuantitas maupun kualitasnya, serta penegakan dan pelayanan hukum yang koruptif dan mengabaikan prinsip etis/moral sebagai nilai religius. Karena itu, diperlukan kesadaran etis dalam pembangunan hukum nasional yang religius, serta mengarahkannya dalam rangka mencapai Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
 Kata kunci: agama; nilai religius; pembangunan hukum.
 
 ABSTRACT
 This article analyzes national religious law development, which is often questioned and causes conflict and tension in the Indonesian public order. The article conclude that Indonesia's national religious law development is ordinary and necessary because good law must be based on the community's values, reality, and expectations. With Pancasila as the philosophical foundation of the state, the basis of the Belief in the one and only God becomes a reference in the development of national religious law, both in the forming of law, legal services, and law enforcement. However, it is crucial to attend to the diversity and sensitivity of religious principles and norms so that caution, mutual respect, and democratic principles are needed to develop national religious law. Also, national religious law development often faces challenges, which can be seen in general from the making of laws that are low in quantity and quality and the enforcement and service of law that is corrupt and ignores ethical/moral principles as religious values. Therefore, ethical awareness is needed to develop national religious law and direct it to achieve Social Justice for all Indonesian people.
 Keywords: legal development; religion; religious value.

Pengaruh Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan

“…Sebagaimana dikemukakan oleh Anggara & Sumantri (2016), bahwa pembangunan merupakan proses perubahan ke arah yang lebih menguntungkan sebagai hasil usaha yang disengaja. Pada hakikatnya pembangunan berupaya memajukan bidang sosial dan ekonomi dengan menghormati dan melindungi hak-hak seluruh rakyat Indonesia serta berpegang pada prinsip keadilan (Manan et al, 2021). Termasuk, membangun infrastruktur suatu negara adalah tujuan penting (Fakhruzy, 2020;Gultom & Tini, 2020;Villalba-Romero et al, 2015) Salah satu indikator kemajuan suatu wilayah adalah tersedianya infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat (Luthfi et al, 2020;Tabalong, 2017).…”

Perancangan Aplikasi Pelayanan dan Konsultasi Hukum Berbasis Web pada Kantor Law Firm Duma & Co

“…Pelayanan hukum di Kantor Law Firm Duma & Co berupa infomasi layanan hukum yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Pelayanan hukum yang koruptif mengesampingkan prinsip etis atau moral sebagai nilai religius [2].…”

The Disguise of Cyber Crime in Illegal Investment Entities Post the Re-formulation of Law No. 11 of 2020 Concerning Job Creation in Indonesia

“…The use of foreign debt, both in the short and long term, will affect the economy. Another indicator related to capital is Foreign Direct Investment (FDI) as a symbol of direct investment by multinational companies, Domestic Savings as a symbol of domestic capital independence, and Debt Service Ratio as an indicator of Indonesia's ability to pay principal and interest on foreign debt (Manan et al, 2021). The purpose of this research is to determine how the variables of Foreign Debt, Foreign Direct Investment, Debt Service Ratio, and Domestic Savings influence Indonesia's economic growth from 2001 to 2011.…”