Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015-2016

Abstract

AbstrakPosisi yang strategis sebagai penyelenggara Pemilu, memiliki potensi penyimpangan tingkah dan laku sebagai penyelenggara, seperti pernah terjadi di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2015. Terkait dengan isu pelanggaran tersebut maka permasalahan dalam artikel ini ada 2 (dua): Pertama, bagaimana implementasi Peraturan Bersama KPU, BAWASLU dan DKPP di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015? Kedua, bagaimana penyelesaian pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015? Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini merupakan penelitian hukum sosiologis, yakni dengan lebih memfokuskan terhadap persoalan-persoalan yang muncul. Untuk itu, penulis menitikberatkan pembahasan pada ketentuan perundangundangan dan melihat bagaimana hukum dipraktikkan dalam masyarakat. Hasil penelitian ini bahwa implementasi Peraturan Bersama KPU, BAWASLU dan DKPP di Kabupaten Rokan Hulu telah diterapkan pada kasus konkrit berdasarkan Putusan Nomor 111/DKPP-PKE-V/2016 DKPP Pemilu Republik Indonesia yang sebelumnya menerima Pengaduan Nomor 155/V-P/LDKPP/2015, dan diregistrasi pada tanggal 21 Juni 2016 yang disiarkan secara teleconference Kantor BAWASLU Provinsi Riau dengan terlapor (Rahmat Kurniawan, S.E.) Penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 yang melibatkan Anggota Komisioner KPU Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, merupakan kasus pelanggaran etik yang masuk dalam kategori berat. Putusan DKPP hanya punya menyangkut pelanggaran etik, serta sanksi yang diberikan berupa sanksi etik (untuk pelanggaran berat sanksinya berupa pemberhentian sebagai penyelenggara Pemilu). AbstractStrategic position as an organizer of the elections, has the potential deviation behavior and conduct as an organizer, as happened in Rokan Hulu in 2015. Related to the issue of such breach the issues in this article there are 2 (two):

Analisis Pelanggaran Kode Etik Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Barat 2020 di Tempat Pemungutan Suara 1 Desa Salak, Kota Sawahlunto

“…Beberapa penelitian terdahulu yang telah mengkaji kasus pelanggaran kode etik Pemilu, rata-rata berbicara tentang faktor-faktor pendorong terjadinya pelanggaran kode etik (Pramana, 2022), proses terjadinya pelanggaran kode etik berat (Zetra, Chatra, & Sari, 2017), implementasi peraturan lembaga penyelenggara Pemilu dan pelanggaran kode etik (Faridhi, 2016). Merujuk dari hasil penelitian di atas dapat dilihat bahwa fokus penelitian terdahulu kebanyakan membahas pelanggaran kode etik yang terjadi pada penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota.…”

Analisis Pelanggaran Kode Etik Anggota KPPS pada Pilgub Sumbar Tahun 2020

“…Penelitian ini menjelaskan proses terjadinya pelanggaran kode etik berat yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Penelitian ketiga dilakukan oleh Adrian Faridhi (2016) yang mengkaji implementasi peraturan bersama lembaga penyelenggara Pemilu dan pelanggaran kode etik di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2015.…”