Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Ditinjau Dari Pasal 1338 Kuhperdata

Abstract

Konsinyasi merupakan salah satu bentuk strategi produsen dalam pendistribusian produknya kepada konsumen. Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, tempat dan saat diperlukan). Mekanisme dalam pelaksanaan konsinyasi yaitu produsen yang dalam hal ini diwakili oleh Supplier menitipkan produknya kepada pihak lain (Pasar Swalayan) untuk dijual kembali kepada konsumen dengan diikat dalam suatu perjanjian.( Dwina, Op.cit ) Dalam proses ini Supplier dan pihak yang menjualkan produk (Pasar Swalayan) merupakan perantara produsen ke konsumen dalam aliran barang. Konsinyasi selain memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, dimana bagi Supplier penitipan barang dapat dijadikan sarana mempromosikan produk-produknya, terutama untuk produk-produk baru, sedangkan bagi Pasar Swalayan cara seperti ini mengurangi risiko kerugian karena apabila barang yang dititipkan itu tidak habis terjual, maka dapat dikembalikan kepada Supplier.

Accounting Information System in Egg Trading Business with Consignment Sales Method

“…Konsinyasi merupakan penjualan dengan perjanjian antara pihak pemilik barang (consignor) yang menyerahkan barangnya kepada pihak penjual (consignee) untuk dijual kepada pembeli dan pihak consignee mendapatkan imbalan berupa komisi dari pihak consignor [6]. Dalam sumber lain konsinyasi juga dijelaskan sebagai bentuk perjanjian antara pihak consignor yang menitipkan barang dagangannya dan pihak consignee yang menjual barang dagangan dengan pembayaran setelah barang yang diperjualbelikan telah laku terjual [7].…”

Perlindungan Hukum Pekerja Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

“…Selanjutnya akan dijelaskan terlebih dahulu asas mengikatnya kontrak (Pacta Sunt Servanda) bahwa setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janjijanji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana undang-undang. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Arista, 2020).…”