PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI PEREMPUAN NARAPIDANA DALAM KEADAAN HAMIL (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta)

Abstract

<p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>This article examines the implementation of the fulfillment of the right to health services for woman prisoners in a state of pregnancy (case study of women’s class IIB Yogyakarta). This research is legal (judicial) normative, namely by reviewing library materials (literature study). Therefore, the data used in this research is secondary data, which includes the pimary legal materials,secondary, and tertiary. The results of this study indicate that every pregnant female prisoners is fulfilled her right to obtain health service in class IIB Yogyakarta of Goverment regulation number 32 year 1999 due to the existence of monitoring and evaluation by head of womens’s prisoners class IIB Yogyakarta in order to minimize any barriers that occur in the implementation of the fulfillment of the right to health services for woman who are pregnant.</em></p><p><strong><em>Keywords : </em></strong><em>implementation of the fulfillment of rights; female prisoners; health services</em></p><p align="center"><strong>Abstrak</strong></p><p>Artikel ini mengkaji tentang pelaksanaan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi perempuan narapidana dalam keadaan hamil (studi kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta). Penelitian ini merupakan penelitian hukum (yuridis) normatif, yaitu dengan mengkaji bahan-bahan pustaka ( studi kepustakaan). Karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap narapidana perempuan yang sedang hamil dipenuhi haknya untuk memperoleh pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta sesuai dengan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. Karena adanya monitoring dan evaluasi oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta sehingga dapat meminimalisir segala hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi perempuan yang sedang hamil.</p><p><strong>Kata kunci : </strong>pelaksanaan pemenuhan hak; narapidana perempuan; pelayanan kesehatan</p>

Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Memenuhi Hak Narapidana Perempuan Hamil dan Pasca Melahirkan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kerobokan)

“…Adapun penelitian sebelumnya dari Kresnadari et al, (2018) setiap narapidana perempuan yang sedang hamil dipenuhi haknya untuk memperoleh pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta sesuai dengan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. Lebih lanjut, Kurniawan (2021) mengungkapkan bahwa hak-hak dasar para narapidana yang harus terpebuhi adalah hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan konsumsi di dalam Lapas/Rutan, hal ini telah tercantum dalam Pasal 14 UU No.12 tahun 1995.…”

Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan Wanita Hamil Pasca Melahirkan Dilembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III A Kendari

“…Selanjutnya jika dirinci lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pada setiap lembaga pemasyarakatan seharusnya disediakan poliklinik beserta fasilitas pendukungnya dan disediakan paling tidak sekurang-kurangnya seorang dokter dan juga seorang tenaga kesehatan lainnya. Pasal 20 ayat (1) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit ataupun hamil dan menyusui berhak mendapatkan kuantitas makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dari dokter (Kresnadari, 2013). Dalam suatu penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kuantitas makanan tambahan adalah penambahan jumlah kalori yang di atas rata-rata jumlah kalori yang telah ditetapkan.…”