Pelaksanaan Good Governance Sebagai Perwujudan Visi-Misi Kepala Daerah Terpilih Di Kabupaten Sintang Periode 2016-2021

Abstract

Tujuan dalam penlitian ini yaitu ingin mengkaji lebih mendalam dari sisi ilmiah mengenai pelaksanaan Good Governance perwujudan visi-misi Kepala Daerah Kabupaten Sintang periode 2016-2021. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif bentuk penelitian studi kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan program telah dimulai sejak tahun pertama pemerintahan Bupati terpilih. Beberapa desa telah dibuka akses jalan, pembangunan sekolah, air bersih, puskesmas dan lain sebagainya. Namun tentunya sampai sekarang (2 tahun) kepemimpinan belum semuanya tercapai, hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala, antara lain: 1). Anggaran yang terbatas; 2). Luasnya wilayah kabupaten Sintang sehingga sulit terjangkau; 3). Dukungan dari pemerintah baik provinsi maupun pusat yang masih terbatas; dan lain sebagainya. Strategi yang digunakan dalam pencapaian Good Governance yaitu strategi inti, startegi konsekuensi, strategi pemakai jasa, strategi pengendalian, dan strategi budaya. Secara umum ketercapaian good governance menunjuk pada suatu proses pengelolaan pemerintahan melalui keterlibatan stakeholders yang luas dalam berbagai bidang speerti bidang ekonomi, sosial dan politik dan pendayagunaan sumber daya alam, keuangan masyarakat menurut kepentingan semua pihak dengan cara yang sesuai prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Strategi Perluasan Kesempatan Kerja oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya

“…Proses perumusan melibatkan stakeholder didalamnya seperti Walikota Surabaya dan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya. Hal ini sesuai dengan jurnal (Mardawani, 2021) yang merujuk terhadap sebuah proses pengelolaan pemerintahan dengan keterlibatan stakeholders yang luas pada segala bidang. Pada rangka mengimplementasikan visi-misi sehingga dibutuhkan strategi pencapaian yang terukur.…”

Evaluasi Tatakelola Pembangunan Jembatan Wae Racang Di Kabupaten Manggarai Provinsi NTT

“…Jika hal ini dilaksanakan secara konsisten maka tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan tata kelola masyarakat dunia usaha jasa konstruksi yang baik (good corporate governance) akan terwujud berdasarkan ukuran baku yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Ahmadi & Ahmadi, (2022), Masdar et al, (2022), Hairunnisa & Pungkasane, (2021), Mardawani & Relita, (2021), dan Permatasari (2020).…”