Pasar Rakyat Vs. Pasar Modern Ketimpangan Pengaturan Produk Hukum Daerah

Abstract

Pesatnya perkembangan pasar modern saat ini berbanding terbalik dan bahkan menjadi ancaman bagi eksistensi pasar tradisional (pasar rakyat) yang merupakan motor penggerak perekonomian rakyat. Kontrasnya, pengaturan dalam produk hukum daerah justru berpihak pada pertumbuhan pasar modern dan mengesampingkan keberlanjutan pasar rakyat. Kajian ini bertujuan untuk menguji pengaturan mengenai pasar modern dan pasar rakyat dengan indikator nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini sangat urgen dilakukan guna mengidentifikasi dan menyelesaikan problem hukum dalam pengaturan pasar modern dan pasar rakyat saat ini. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis, pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada ketimpangan pengaturan yang terjadi dalam perumusan pasal per pasal pengaturan dalam produk hukum daerah. Ketimpangan tersebut berupa keberpihakan pemerintah daerah terhadap pasar modern dan lemahnya perlindungan terhadap pasar rakyat. Keberpihakan ini dapat dimaknai sebagai sebuah perubahan paradigma pembangunan yang lebih berorientasi pada liberalisasi perdagangan dibanding perlindungan terhadap pasar rakyat sebagai warisan budaya bangsa yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila yaitu nilai kegotongroyongan, solidaritas dan kebhinekaan. Untuk itu, ke depan, regulasi yang mengatur mengenai penataan pasar modern dan pasar rakyat hendaknya dapat menyeimbangkan keduanya dan konsisten, koheren dan koresponden dengan nilai-nilai Pancasila.

Kepemimpinan Kewirausahaan Berbasis Pesantren; Kelincahan Strategis Lembaga Pendidikan Islam Menuju Kemandirian Finansial

“…Tanpa pemahaman yang mendalam tentang pasar, bisnis berisiko kesulitan dalam menarik perhatian dan memenuhi kebutuhan konsumen (Budiarti, 2023). Dalam dunia bisnis yang kompetitif, pasar bukan hanya dianggap sebagai tujuan akhir, melainkan juga sebagai fondasi dari eksistensi dan keberlanjutan bisnis secara keseluruhan (Triono & Tisnanta, 2022). Kemampuan untuk memahami karakteristik pasar, mengidentifikasi pergeseran tren konsumen, dan merespon perubahan dengan cepat akan membantu bisnis untuk tetap relevan dan kompetitif di tengah persaingan yang ketat.…”

Implementation Of Regional Regulation Number 9 Of 2004 Regarding Permits For Establishing Supermarkets In Marpoyan Damai District

“…Substansi hukum harus mampu menciptakan sebuah sistem ekonomi yang efisien dan menghilangkan hambatanhambatan ekonomis yang ada. [5] Pertumbuhan Pasar modern seperti swalayan secara tidak langsung memberi dampak berkurangnya pengunjung pasar tradisional, ditambah lagi kurang terawatnya fasilitas pasar tradisional yang ada menyebabkan banyak orang lebih memilih Pasar modern yang jauh lebih nyaman dan lebih efektif. Didalam Pasal 47 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan menjelaskan bahwa, pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memiliki: a. IUP2R untuk Pasar Rakyat, b. IUPP untuk Pusat Perbelanjaan; dan c. IUTS untuk Toko Swalayan dan Perkulakan.…”